Padang, tiradar.id, – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pelaksanaan ibadah haji memiliki potensi besar dalam pengembangan dan pengelolaan sektor ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikannya saat melepas keberangkatan kloter 13 calon jamaah haji dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang yang berjumlah 423 orang di Embarkasi Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (27/5).
Menurut Dahnil, penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola secara profesional dan optimal dapat menjadi episentrum ekonomi baru. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan asrama haji yang tidak hanya sebagai tempat transit calon jamaah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi pusat layanan katering (jasa boga), dapur umum program makan bergizi gratis, pusat layanan kesehatan, hingga hotel bintang tiga.
“Instruksi dari Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, yaitu mendorong skema kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan kemitraan (PPP) dalam mengembangkan potensi ekonomi ini. Salah satu wujudnya bisa bekerja sama dengan pihak profesional pengelola hotel,” jelas Dahnil.
Lebih lanjut, Dahnil juga menyoroti pentingnya perputaran dana haji yang saat ini mencapai sekitar Rp60 triliun. Ia menyebut bahwa sebagian besar dana tersebut masih mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengubah alur tersebut agar menjadi cash inflow yang berputar dalam negeri dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah memastikan seluruh bahan baku katering bagi jamaah haji berasal dari Indonesia. Saat ini, meskipun bumbu masakan sudah dipasok dari dalam negeri, namun bahan utama seperti ikan, daging, dan beras masih diimpor dari negara lain.
“Ke depan, kami ingin seluruh bahan baku katering dipenuhi dari Indonesia. Selain mendukung ekonomi lokal, ini juga akan menjaga cita rasa khas masakan Nusantara tetap hadir di Tanah Suci,” kata Dahnil.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi para jamaah, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha dalam negeri, serta mendukung program prioritas pemerintah dalam penguatan kedaulatan ekonomi.
Dengan pengelolaan yang inovatif dan kolaboratif, pelaksanaan ibadah haji tidak hanya menjadi ibadah spiritual, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional.