Jakarta, tiradar.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan akses keuangan masyarakat, terutama di perdesaan, dengan merilis program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa program tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kiki, panggilan akrab Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, menjelaskan bahwa program EKI di perdesaan akan mengoptimalkan potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang ada di perdesaan. Akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal akan didorong.
Para pemangku kepentingan di daerah, seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK, dan Bank Indonesia, akan menyinergikan peran mereka dengan program EKI melalui berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P, dan QRIS.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia, yang saat ini mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dapat menggunakan Program EKI selanjutnya.
Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick-off EKI berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, yang menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Barat (40,7 persen dan 76,88 persen) masih di bawah angka nasional (49,68 persen dan 85,1 persen).
Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki program “Nagari Naik Kelas” yang berfokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di Nagari Tertinggal. Diharapkan program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
OJK terus meningkatkan akses keuangan masyarakat desa dengan Program EKI. Salah satu aspek program ini adalah Desaku Cakap Keuangan, yang memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat desa melalui pelatihan oleh perangkat desa.
Program Desaku Cakap Keuangan dilaksanakan oleh OJK bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Ria Wijayanti, Kapolda Sumbar Inspektur Jendral Polisi Suharyono, Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra, serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan di Sumbar.
Implementasi EKI di desa Nagari Sumpur akan berlangsung dari Juni hingga November 2023 dan melibatkan 225 orang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, perempuan, nelayan, UMKM, dan pelajar.
Rangkaian kegiatan akan meliputi tiga tahap optimalisasi potensi desa. Tahap pertama adalah tahap pra-inkubasi, di mana dilakukan identifikasi dan pemetaan potensi desa pada Juni 2023.
Tahap kedua adalah tahap inkubasi, di mana dilakukan pendampingan dan edukasi keuangan serta pemberdayaan masyarakat. Tahap ini akan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dari akhir Juni 2023 hingga Oktober 2023 oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelatihan dan pendampingan meliputi pengolahan produk ikan Bilih, pengolahan produk sawo, pengemasan produk, penggunaan produk atau layanan jasa keuangan, pengemasan produk, serta pemasaran menggunakan teknologi digital.
Tahap terakhir adalah tahap pasca-inkubasi, di mana diharapkan masyarakat desa dapat menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal. Identifikasi hasil pelatihan dan pendampingan akan dilakukan pada November 2023 untuk mengukur peningkatan inklusi keuangan di masyarakat desa.
Melalui tiga tahap tersebut, upaya peningkatan inklusi keuangan akan dilakukan dengan optimal dan terukur, sehingga dapat mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Berita ini sudah dimuat di ANTARANews.com dengan judul OJK rilis Ekosistem Keuangan Inklusif tingkatkan akses keuangan desa
