Jakarta, tiradar.id – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin langsung proses reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Saran tersebut disampaikan menyusul rencana pembentukan komisi khusus yang bertugas mengevaluasi dan mereformasi Polri.
Menurut Nasir, keterlibatan langsung Presiden diyakini dapat mempercepat pencapaian tujuan reformasi dan membuat rencana strategis Polri benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian,” ujar Nasir saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/9).
Nasir menjelaskan bahwa upaya reformasi Polri sebenarnya telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto hingga Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat perilaku aparat yang belum sesuai dengan harapan publik.
Terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri, Nasir menegaskan DPR RI tidak akan ikut terlibat sebagai anggota komisi, melainkan berperan sebagai pengawas terhadap jalannya komisi tersebut.
Ia menambahkan bahwa Polri memiliki rencana strategis lima tahunan serta rencana kerja tahunan. Presiden, kata Nasir, dapat membantu dengan melakukan evaluasi dan fasilitasi agar target-target tersebut tercapai.
“Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9).
GNB yang beranggotakan sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mereka agar dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi kepolisian.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Pendeta Gomar Gultom, perwakilan GNB.
Pertemuan tersebut berlangsung selama tiga jam dan dihadiri beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih.
