Jakarta, tiradar.id – Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan wacana agar pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini disampaikan dalam pidatonya di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12/12) malam.
Prabowo berpendapat bahwa sistem ini lebih efisien dan tidak memerlukan anggaran besar, seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, Singapura, dan India. “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, bupati,” ujar Prabowo.
Mengurangi Beban Anggaran Negara
Menurut Prabowo, pemilihan langsung kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, baik dari anggaran negara maupun dari para kontestan politik. Ia menyoroti bahwa dana yang dihabiskan untuk Pilkada seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, perbaikan sekolah, dan infrastruktur irigasi.
“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi. Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya,” katanya.
Prabowo bahkan mengajak para ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mempertimbangkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah. “Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” tambahnya.
Tingginya Biaya Politik dalam Pilkada
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyoroti tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kontestan Pilkada. Ia menggambarkan beban keuangan tersebut tidak hanya menguras anggaran negara, tetapi juga berdampak pada kondisi mental para kandidat.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ungkap Prabowo. Ia juga mengamati bahwa banyak kandidat, baik yang menang maupun yang kalah, tampak kelelahan karena besarnya tekanan dan biaya yang dikeluarkan.
Perlu Perubahan Sistem
Prabowo menegaskan perlunya reformasi sistem politik agar lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam memperbaiki sistem yang dinilainya saat ini terlalu mahal dan kurang efektif.
Wacana ini memunculkan berbagai tanggapan, baik dari masyarakat maupun kalangan politik, mengingat perubahan sistem pemilihan kepala daerah dapat membawa dampak signifikan terhadap demokrasi di Indonesia.
Sumber: CNN Indonesia
