Pemkab Subang Fokus Pemulihan Pertanian dan Infrastruktur
Subang, tiradar.id- Setelah hampir dua pekan penanganan intensif di lapangan, Pemerintah Kabupaten Subang resmi mencabut status tanggap darurat bencana banjir Pantura.
Keputusan tersebut dilakukan pada Rapat Koordinasi Pasca Bencana, Jumat, 6 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Bupati II, Kantor Bupati Subang.
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., menyampaikan, kondisi sudah membaik, namun pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah lanjutan.
“Hari ini kondisi sudah membaik, namun masih ada beberapa hal yang harus kita pikirkan bersama, terutama sektor pertanian, berapa luas sawah yang terdampak? berapa kerugiannya? serta apa yang bisa kita lakukan untuk membantu para petani? Data yang disampaikan harus benar-benar riil,” ujar Rey.
Rey juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya kondisi tanggul dan keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan hasil rapat dengan BBWS menunjukkan masih terbatasnya dukungan pendanaan, sehingga pemerintah daerah diminta segera mendata tanggul-tanggul yang paling mendesak untuk ditangani.
“Kalau BBWS belum bisa intervensi, kita data dulu tanggul yang paling urgent. Kita bantu semampu kita, sambil kita upayakan bantuan lain, termasuk CSR. Saya juga sudah mengusulkan peninggian tanggul sampai delapan meter agar saat debit air besar kita tetap aman. Selain itu, saya minta fokus pada kajian embung, hitung kebutuhannya, dan laporkan. Jalan-jalan yang baru dibangun juga harus dicek kembali,” tegasnya.
Terkait bantuan dari RANS (Raffi Ahmad & Nagita Slavina), Rey menginstruksikan agar para camat di wilayah yang terkena banjir segera mendata rumah warga yang rusak akibat banjir. Data tersebut kelak akan diverifikasi dan akan diserahkan bantuan untuk rehabilitasi bagian rumah yang rusak.
Rey menegaskan, agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak tercampur dengan data penduduk yang mendapat bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Sementara itu, Kepala BPBD Subang Udin Jazudin melaporkan banjir yang terjadi sejak akhir Januari 2026 berdampak pada 9 kecamatan, dengan total 26.793 kepala keluarga atau 77.426 jiwa terdampak, 23.833 rumah terendam, 8.257 hektar sawah dan 2.017 hektar tambak terdampak, serta 32.002 meter jalan mengalami gangguan.
“Sebanyak 41 sekolah dan 113 sarana ibadah ikut terdampak, namun penanganan terpadu berhasil mencapai zero casualty atau tanpa korban jiwa,” ujar Udin.
Selama masa tanggap darurat, tambah Udin, BPBD bersama OPD terkait mengoperasikan posko utama di Pamanukan, melakukan evakuasi, dapur umum, layanan kesehatan keliling, serta distribusi logistik.
“Per 6 Februari 2026, status tanggap darurat resmi dicabut dan daerah masuk fase transisi pemulihan,” jelasnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Deni Achmad Abdul Rahman, mengatakan, Dinas Pertanian mencatat sekitar 4.059 hektar lahan pertanian terdampak banjir dan kini tengah dilakukan identifikasi detail sawah terdampak, sambil berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
“Pemerintah daerah mendorong validasi data berbasis kecamatan dan desa, pengaktifan kembali usaha tani, serta penjajakan skema asuransi pertanian sebagai langkah mitigasi ke depan,” ujarnya.
Dari sektor perikanan, Kepala Dinas Perikanan, Agung Nugroho mengatakan, dampak dirasakan baik oleh nelayan akibat cuaca ekstrem maupun petambak di wilayah pesisir Sukasari, Legonkulon, dan Pusakanegara.
“Pemkab Subang telah mengusulkan bantuan benih dan perbaikan saluran ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk pendataan perahu nelayan yang terdampak,” ujar Agung.
Kepala Dinas PUPR, Ahmad Amin menyebutkan, banjir Pantura Subang berkaitan dengan kondisi Sungai Cipunagara yang menerima suplai dari beberapa sungai besar, diperparah oleh penyempitan saluran pembuang, pendangkalan sungai, penumpukan sampah, serta bangunan liar di sempadan sungai.
“Kondisi tanggul di sejumlah titik sudah menipis dan terdapat banyak totosan, sehingga aliran air ke Pamanukan tidak berjalan normal saat debit meningkat,” ujar Amin.
PUPR, tambah Amin, telah melakukan survei lapangan serta menyusun rencana normalisasi sungai, penertiban bangunan liar, pembangunan embung, dan penguatan tanggul.
“Termasuk rencana jangka pendek hingga panjang di hilir Sungai Cipunagara dan Kalen Sema, sambil terus berkoordinasi dengan BBWS dan kementerian terkait,” ucap Amin.
Sementara itu, Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, serta menilai penanganan banjir kali ini berjalan baik dengan minim keluhan masyarakat.
” DPRD mendorong agar sawah di wilayah rawan dapat masuk skema asuransi pertanian dan berharap langkah-langkah strategis yang tengah disiapkan mampu menjadi titik balik agar banjir tidak kembali terulang,” ucapnya.
Menutup rapat, Rey menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD, TNI–Polri, relawan, pemerintah desa, dan masyarakat.
” Meski masa tanggap darurat telah berakhir, kewaspadaan tetap harus dijaga menghadapi potensi cuaca ekstrem,” tegasnya. (Metalia/Prokompim/tiradar.id)