Subang,tiradar.id – Anggota DPRD Kabupaten Subang Fraksi PKB, A. Fauzi Ridwan, menyoroti ketimpangan sistem pembayaran honor antara RT/RW dan perangkat desa. Ia menyebut, honor RT/RW belum dibayarkan rutin setiap bulan, bahkan masih sering terlambat, berbeda dengan perangkat desa yang sudah menerima penghasilan tetap.
“Kita harus jujur melihat kondisi di lapangan. RT dan RW bekerja setiap hari, tapi honornya belum tentu dibayar tiap bulan,” ujar Fauzi, Minggu (26/4/2026).
Secara tidak langsung, ia menilai kondisi ini tidak adil, mengingat RT/RW merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, mulai dari administrasi hingga penanganan konflik sosial.
“Kalau tugasnya tidak pernah berhenti, maka haknya juga harus jelas. Minimal dibayar setiap bulan, jangan dirapel,” tegasnya.
Selain itu, Fauzi mengusulkan agar RT/RW mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan gratis. Dengan estimasi Rp. 55 ribu per orang per bulan dan sekitar 7.000 RT, kebutuhan anggaran mencapai Rp. 385 juta per bulan atau Rp. 4,6 miliar per tahun, angka yang dinilainya masih rasional.
“Ini bentuk kehadiran negara bagi mereka yang menjaga stabilitas sosial di masyarakat,” katanya
Sementara itu, Kepala Dispemdes Kabupaten Subang, H. Hidayat, S.Ag., M.Si., menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik masukan tersebut dan tengah melakukan kajian mendalam.
Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut telah diterima dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, dan saat ini sedang ditelaah dari berbagai aspek, termasuk regulasi dan kemampuan anggaran daerah.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan terkait ini. Memang kami langsung menerima ini pada saat RDP dengan DPRD, dan kami sekarang sedang menelaah dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait seperti BP4D, BKAD, dan Bagian Hukum untuk dikaji bersama,” tuturnya.