Subang, tiradar.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH. Maman Imanulhaq, memastikan Panja Haji DPR RI akan mengawasi pelaksanaan ibadah haji 2026, mulai dari kesehatan jamaah hingga persoalan haji ilegal. Disampaikan di Warung Mang Sihejo, Kelurahan Sukamelang-Subang, Senin (11/5/2026).
“Saya kebetulan Panja Haji dan akan berangkat tanggal 17, karena kami harus memastikan dulu keberangkatan dari semua jamaah,” kata Maman.
Ia menyebut banyak masukan dari jamaah terkait syarat istitha’ah kesehatan. Menurutnya, kesehatan harus menjadi prioritas agar tidak ada jamaah yang sudah tiba di Tanah Suci tetapi dinyatakan tidak layak.
Maman juga menyoroti persoalan hotel jamaah di Madinah yang sempat melebihi kapasitas kamar. Namun, persoalan tersebut diklaim langsung ditangani oleh petugas haji dan pihak syarikah.
Terkait haji ilegal, Maman menilai fenomena tersebut terus terjadi akibat tingginya minat masyarakat dan terbatasnya kuota haji Indonesia.
“Haji ilegal menjadi fenomena tahunan selalu terjadi. Itu karena demand atau permintaan orang haji banyak, lalu ada keterbatasan,” ujarnya.
Ia mengatakan Komisi VIII DPR RI tengah mendorong penambahan kuota haji Indonesia, termasuk melalui revisi data jumlah penduduk Indonesia dan pemanfaatan kuota negara lain yang tidak terpakai.
Maman juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur menggunakan visa non-haji. Ia mencontohkan kasus penipuan di Kertajati tahun lalu yang menyebabkan sekitar 60 calon jamaah gagal berangkat setelah membayar hingga Rp300 juta per orang.
“Tidak boleh kita tergiur pemberangkatan haji cepat, kecuali dengan visa haji,” tegasnya.
