Purwakarta, Tiradar.id,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi keuangan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025, BPK mencatat kewajiban lancar RSUD Bayu Asih mencapai Rp68,46 miliar pada 31 Desember 2025.
Besarnya kewajiban tersebut tidak diimbangi kemampuan pembayaran jangka pendek yang memadai. Pada waktu yang sama, RSUD Bayu Asih hanya memiliki kas di BLUD sebesar Rp616,15 juta dan piutang pasien BPJS sebesar Rp18,77 miliar.
Berdasarkan perhitungan BPK, kedua sumber tersebut menghasilkan kemampuan bayar utang jangka pendek sebesar Rp19,38 miliar. Sementara kewajiban lancar yang harus ditanggung mencapai Rp68,46 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp49,08 miliar yang dalam tabel pemeriksaan BPK dicatat sebagai risiko kewajiban lancar yang tidak terbayar.
Kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 31 Desember 2024, kewajiban lancar RSUD Bayu Asih tercatat sebesar Rp43,98 miliar dengan kemampuan bayar jangka pendek Rp10,30 miliar. Artinya, kewajiban lancar pada 2025 meningkat sekitar 55,69 persen, dari Rp43,98 miliar menjadi Rp68,46 miliar.
Dalam temuan yang sama, BPK juga mencatat adanya realisasi belanja modal peralatan mesin yang cukup signifikan pada periode Januari sampai Maret 2025. RSUD Bayu Asih merealisasikan 15 paket belanja modal peralatan mesin dengan nilai total Rp22.668.809.732.
BPK tidak menyatakan bahwa 15 paket tersebut merupakan pelanggaran atau menyimpulkan bahwa peralatan tersebut tidak dibutuhkan. Namun, belanja tersebut dicatat dalam konteks persoalan belum optimalnya efisiensi dan pengendalian belanja RSUD Bayu Asih, terutama ketika rumah sakit menghadapi keterbatasan kas dan kewajiban lancar yang besar.
Berdasarkan hasil wawancara BPK dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Kabag Program Perencanaan dan Sistem Informasi serta Kabag Keuangan dan Akuntansi RSUD Bayu Asih, pada 2025 proses efisiensi belanja disebut belum optimal.
BPK memperoleh penjelasan bahwa bagian atau bidang teknis yang berkaitan dengan belanja masih beranggapan bahwa setiap kegiatan yang telah dianggarkan dapat direalisasikan belanjanya tanpa melihat ketersediaan kas.
Selain itu, Analisa Kas Belanja (AKB) juga disebut belum optimal dalam menyaring belanja prioritas yang memang perlu dilaksanakan serta menunda belanja yang bukan prioritas sampai kondisi arus kas mampu membiayainya.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena pada akhir 2025 kemampuan bayar jangka pendek RSUD Bayu Asih hanya Rp19,38 miliar, sedangkan kewajiban lancarnya mencapai Rp68,46 miliar.
Dalam dokumen pemeriksaan, BPK menyebut kewajiban lancar TA 2025 sebesar Rp68.463.207.959 membebani keuangan RSUD Bayu Asih pada tahun anggaran berikutnya. Persoalan tersebut diperparah dengan belum adanya strategi pelunasan kewajiban yang memadai pada 2025.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, RSUD Bayu Asih pada 2025 belum memiliki kebijakan atau strategi pelunasan utang tahun-tahun sebelumnya.
Baru pada 2026, RSUD Bayu Asih menyusun jadwal pelunasan utang tahun 2025 yang direncanakan akan dilunasi pada Juli 2026.
Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, Dr. dr. Tri Muhammad Hani, MARS., MH.Kes., CGRE., FISQua,
menanggapi informasi mengenai kewajiban RSUD Bayu Asih yang disebut mencapai sekitar Rp68,46 miliar serta belanja sekitar Rp22,67 miliar untuk 15 paket peralatan, dirinya memandang perlu memberikan penjelasan agar informasi tersebut dapat dipahami secara utuh, proporsional, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pertama, angka kewajiban sekitar Rp68,46 miliar yang menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan merupakan posisi kewajiban rumah sakit pada akhir periode pelaporan.
“Angka tersebut bukan merupakan utang yang timbul sekaligus, bukan merupakan satu jenis utang, dan tidak seluruhnya berkaitan dengan pengadaan peralatan.Secara garis besar, kewajiban RSUD Bayu Asih tersebut terdiri atas kewajiban yang dikelola melalui BLUD sekitar Rp65 miliar dan kewajiban yang bersumber dari APBD sekitar Rp3,25 miliar” ujar dr. Tri Muhammad Hani.
Direktur RSUD Bayu Asih menambahkan, Kewajiban BLUD tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit, antara lain obat-obatan, barang dan jasa non-obat, jasa tenaga kesehatan, jasa kantor, serta beberapa komponen kewajiban lainnya.
Dengan demikian, kurang tepat apabila keseluruhan nilai kewajiban tersebut dipersepsikan sebagai utang obat ataupun sebagai akibat dari pengadaan peralatan rumah sakit.
Sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan selama 24 jam, berbagai kebutuhan pelayanan, terutama obat, bahan medis dan kebutuhan operasional lainnya, harus tetap tersedia dan tidak dapat dihentikan secara serta-merta.
Pada saat yang sama terdapat perbedaan waktu antara timbulnya kewajiban pelayanan dengan diterimanya pendapatan rumah sakit secara kas.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian kewajiban masih tercatat pada akhir periode pelaporan.Yang juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa posisi kewajiban tersebut saat ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan posisi pada akhir tahun 2025.
Berdasarkan data per 9 November 2026, seluruh kewajiban BLUD tahun 2025 sebesar Rp65.003.212.677 telah diselesaikan, termasuk di dalamnya utang obat tahun 2025 sebesar Rp31.609.233.132 yang telah dibayar seluruhnya, utang non-obat, jasa tenaga kesehatan, jasa kantor, dan kewajiban BLUD lainnya.
Sementara untuk kewajiban yang bersumber dari APBD, dari total sekitar Rp3,245 miliar, sebagian telah diselesaikan.
Sisa kewajiban sekitar Rp2,99 miliar merupakan kewajiban jasa tenaga kesehatan/Inakes tahun 2023 yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, apabila dilihat dari perkembangan penyelesaiannya sampai dengan 9 November 2026, lebih dari 95 persen kewajiban yang tercantum dalam rincian tersebut telah diselesaikan.
Hal ini menunjukkan komitmen RSUD Bayu Asih untuk memenuhi kewajiban kepada para pihak sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, Dr. dr. Tri Muhammad Hani juga menyampaikan, bahwa informasi mengenai belanja sekitar Rp22,67 miliar untuk 15 paket peralatan.
“Perlu kami tegaskan bahwa belanja tersebut merupakan belanja modal peralatan rumah sakit yang dicatat tersendiri dalam laporan keuangan.Belanja modal tersebut tidak dapat secara langsung disamakan dengan ataupun disimpulkan sebagai penyebab munculnya keseluruhan kewajiban sekitar Rp68 miliar” tegas Direktur RSUD Bayu Asih.
Pengadaan peralatan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pelayanan, mengganti peralatan yang diperlukan, serta memperkuat kapasitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan secara jelas, yaitu posisi kewajiban rumah sakit pada akhir periode pelaporan dan realisasi belanja modal untuk pengadaan peralatan. Keduanya memiliki karakteristik dan pencatatan yang berbeda sehingga tidak tepat apabila langsung dikaitkan sebagai hubungan sebab-akibat.
RSUD Bayu Asih menghormati hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian penting dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola rumah sakit, khususnya dalam perencanaan anggaran, pengendalian belanja, pengelolaan arus kas, pengelolaan kewajiban dan piutang, serta tertib administrasi keuangan.
Kami tidak menutup mata terhadap hal-hal yang masih harus diperbaiki. Namun, yang juga penting disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa berbagai kewajiban tersebut telah kami tindak lanjuti secara konkret dan sebagian sangat besar telah diselesaikan.
Komitmen RSUD Bayu Asih adalah menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten, dan pada saat yang sama memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.(*)