Jakarta, tiradar.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan optimistis langkah rasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sekitar 1.000 entitas menjadi hanya sekitar 200 perusahaan akan meningkatkan tingkat profitabilitas sektor tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi talkshow pada acara Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam (15/10). Ia mengatakan telah memberikan arahan langsung kepada CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, untuk melaksanakan langkah rasionalisasi tersebut.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, penyederhanaan struktur BUMN itu ditujukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global. Ia menilai, langkah tersebut penting agar rasio profitabilitas antara laba dan total aset (Return on Asset / RoA) BUMN dapat meningkat signifikan dari posisi saat ini yang hanya berkisar 1–2 persen.
“Saya sudah ubah aturannya, sekarang ekspatriat dapat memimpin BUMN kita,” kata Prabowo, menekankan pentingnya penerapan standar bisnis internasional dan perekrutan talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti masih adanya kesenjangan pemahaman antara kalangan politik dan pelaku ekonomi di Indonesia. Menurutnya, sebagian pemimpin politik belum memahami secara utuh pentingnya efisiensi serta tata kelola bisnis modern.
“Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka atau bisnis. Karena itu, saya mengimbau generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik agar memahami ekonomi dan dunia usaha,” ujarnya.
Forum Forbes Global CEO Conference 2025 sendiri merupakan edisi ke-23 dari pertemuan para pemimpin bisnis dunia yang membahas arah ekonomi global dan peluang kolaborasi lintas negara. Keterlibatan Indonesia, kata Prabowo, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran Indonesia dalam pembangunan ekonomi global yang inklusif dan berkeadilan.
