Jakarta, tiradar.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengajak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk meninjau langsung serapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Langkah tersebut diambil setelah BTN baru merealisasikan penyaluran kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun atau sekitar 42 persen.
“Direktur Utama BTN menyampaikan akan mempercepat penyerapan sisa Rp15 triliun itu. Kalau tidak bisa diserap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10) malam.
Ia menegaskan, kunjungan ke BTN akan dilakukan bersama Danantara untuk melihat langsung progres dan kendala yang dihadapi. “Ke banknya saya nggak sendiri, tapi dengan Danantara. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya, tapi saya kan pengawas Danantara,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu optimistis seluruh dana Rp25 triliun akan terserap pada November 2025. Menurutnya, dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estat, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.
Nixon menjelaskan, serapan Rp10,5 triliun merupakan realisasi hingga September 2025, dengan sekitar Rp4,5 triliun di antaranya berasal dari proses reimbursement. “Sisanya akan kami tagihkan pada Oktober ini,” katanya.
Ia menambahkan, penyerapan berjalan lambat karena portofolio BTN mayoritas berasal dari pembiayaan perumahan yang memerlukan proses verifikasi dan persetujuan lebih panjang dibandingkan kredit biasa.
BTN saat ini menyiapkan pipeline kredit mencapai Rp27,5 triliun—lebih besar dari dana pemerintah yang ditempatkan—meliputi pembiayaan di sektor korporasi, komersial, UMKM, konsumer, dan syariah. “Pipeline tersebut siap dicairkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Nixon.
Sumber: AntaraNews
