Jakarta, tiradar.id – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di instansi pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, karyawan kontrak yang tidak diperpanjang masa kerjanya bukan karena kebijakan efisiensi, melainkan karena proyek yang mereka jalani telah selesai.
“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” ujar Hasan Nasbi di Jakarta, Kamis.
Hasan juga meminta masyarakat untuk memahami perbedaan antara kontrak kerja yang tidak diperpanjang dengan PHK pegawai. Kedua hal tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Hasan menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 bertujuan untuk mengalihkan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ke program-program yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
“Seperti yang sering diingatkan oleh Presiden bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ungkap Hasan.
Ia menambahkan bahwa langkah efisiensi ini merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan Astacita guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, setiap pengeluaran negara harus benar-benar terukur dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Penafsiran yang Keliru tentang Efisiensi
Hasan juga menyoroti adanya kesalahan dalam menafsirkan kebijakan efisiensi di beberapa instansi pemerintah. Menurutnya, ada institusi yang justru mengurangi atau menghapus layanan publik akibat kebijakan ini, padahal efisiensi yang dimaksud bukanlah pengurangan layanan dasar masyarakat.
“Beberapa institusi ada yang salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan ‘belanja lemak’, tetapi mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” jelasnya.
Hasan menyebut bahwa “belanja lemak” merujuk pada pengeluaran yang tidak substansial dan cenderung boros, seperti pembelian alat tulis kantor, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, serta perjalanan dinas. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah meninjau langsung pos-pos belanja dalam APBN dan menemukan sejumlah pengeluaran yang dapat dihilangkan tanpa berdampak pada masyarakat.
“Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan kesembilan. Jadi, sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak dalam APBN kita,” kata Hasan.
Dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan, pemerintah berharap anggaran negara dapat digunakan secara lebih optimal untuk kepentingan rakyat tanpa mengurangi layanan publik yang esensial. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memastikan setiap pengeluaran negara memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia.
