Subang, tiradar.id– Pengunduran diri dr. Maxi, Staf Ahli Bidang Pembangunan, dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berbuntut Panjang. Dari persoalan buka-bukaan dirinya kepada publik tentang adanya penyesalan, hingga adanya setoran uang ke Bupati Kabupaten Subang.
Reaksi atas keterangan dr. Maxi, disampaikan Rakean Galuh Pakuan Niskala Mulya Rahadian Fathir, tokoh masyarakat dan penggiat antikorupsi di Karatwan Galuh Pakuan, Sabtu (8/11/2025). Menurut Fathir, pengakuan dr. Maxi soal dirinya dijadikan “sapi perahan” bukan isapan jempol.
“dr. Maxi telah mengungkap secara terbuka, bahwa dirinya diminta menyetor uang ratusan juta untuk diserahkan ke bupati melalui pejabat penghubung,” ujar Fathir.
Dalam pengakuannya, dr. Maxi menjelaskan bahwa dirinya menyerahkan uang tunai sebesar Rp100 juta, yang disetorkan melalui Heri Sopandi, kala itu menjabat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Uang Rp50 juta saya berikan pada April, dan Rp50 juta lagi pada Juli 2025. Semua untuk disetorkan kepada Bupati Subang,” ungkap dr. Maxi secara eksplisit.
Pengakuan tersebut, sontak memicu reaksi keras masyarakat Subang. Sebab, bila benar, maka praktik tersebut menunjukkan adanya sistem upeti terstruktur di tubuh pemerintahan daerah.
“Ini bukan dugaan ringan. Ada pola sistematis yang menyerupai bursa saham, di mana kepala dinas menjadi ‘pemegang saham’ yang harus setor cuan demi keamanan jabatan,” kata Fathir.
Fathir menjelaskan, dari sejumlah laporan yang diterimanya, mekanisme setoran dilakukan bergilir antar-OPD dengan target dana mencapai Rp500 juta setiap periode tertentu. Setiap OPD memiliki nominal berbeda, tergantung pada potensi sumber dana dinasnya.
“Dinas yang potensial seperti PUPR bisa kebagian Rp250 juta, sisanya dibagi ke OPD lain dengan kisaran Rp100 juta, Rp50 juta, dan seterusnya,” ujarnya.
Uang tersebut, kata Fathir, dikumpulkan oleh kolektor yang ditunjuk langsung oleh penguasa daerah, kemudian disetorkan sesuai kebutuhan pribadi sang pejabat.
“Begitu muncul kebutuhan mendesak, maka kolektor akan berkeliling menagih setoran ke OPD-OPD yang kebagian giliran. Polanya seperti bursa saham—transaksi periodik untuk memuaskan hasrat elit daerah,” tutur Fathir.
Fathir juga menyinggung gaya hidup mewah sang bupati yang kontras dengan narasi kesederhanaan yang selama ini ditampilkan di publik.
“Dulu keliling pakai vespa, sekarang sudah pakai moge dan mobil pribadi berharga wah,” katanya.
Menurutnya, setoran rutin itu diduga menjadi sumber utama pembiayaan gaya hidup berlebihan tersebut. “Bupati termuda yang disebut ‘Bupati Ngabret’, ternyata menyimpan misteri berbahaya di balik pencitraannya,” tambah Fathir.
Reaksi Publik dan Langkah Galuh Pakuan
Kasus ini menimbulkan kegelisahan di kalangan ASN Subang yang merasa tertekan dengan budaya “setoran jabatan”. Beberapa pejabat disebut mulai enggan melanjutkan masa tugasnya, khawatir terseret dalam pusaran kasus. Sementara itu, Karatwan Galuh Pakuan menegaskan akan mengambil langkah hukum.
“Maka dalam waktu dekat kami akan menggelar kajian hukum yang melibatkan pakar-pakar antikorupsi. Hasilnya akan kami serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Fathir.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap dugaan praktik pungli terselubung yang menjelma menjadi sistem.
“Ini bukan hanya soal dr. Maxi. Ini soal keberanian membongkar penyakit akut di tubuh birokrasi Subang,” katanya.
Gelombang reaksi publik semakin deras di media sosial, dengan tagar #SubangBersih dan #BongkarUpeti ramai diperbincangkan warga. Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa menilai pengakuan dr. Maxi harus menjadi pintu masuk penyelidikan serius oleh aparat penegak hukum.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Jangan sampai keberanian seorang pejabat jujur malah berujung pembungkaman,” ujar Pidi, salah satu aktivis antikorupsi Subang.
Hersop: Saya Tidak Pernah Terima Uang
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Heri Sopandi, didampingi penasehat hukum Pemda, Dede Sunarya, Senin (10/11/2025) mengatakan, dirinya tidak pernah merasa meminta atau menerima uang dari dr. Maxi.
“Jadi, berita itu, simangsiur atau berita hoax. Saya tidak pernah meminta,” ujar Heri.
Saat diceritakan tentang adanya pemberitaan, kalau dirinya menemui dr Maxi dan kemudian menelpon “Bupati”, Heri mengatakan, kalua dirinya, menelpon bupati, dalam sehari, bisa 3 bahkan 4 kali.
“Kalau komunikasi dengan Bupati, dalam sehari, bisa 3 atau 4 kali, ya. Tapi terkait dengan permintaan uang ini, samasekali tidak ada. Pak bupati minta uang lewat hape saya, itu tidak ada,” tegas Heri.
Saat ditanya tentang Upaya apa yang akan dilakukan oleh dirinya, Heri menjawab, salahsatunya yang saat itu dilakukan, yakni menjelaskan kalau berita yang ada, itu tidak benar.
“Kalau pencemaran nama baik, itu sudah mengarah ke pencemaran nama baik, tapi saya kira juga, pak Maxi seharusnya bijak ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, kedepan, saya harap begitulah,” tambah Heri.
Dan saat ditanya apakah akan melakukan jalur hukum, Heri menjawab masih mempertimbangkan. Dia seperti mengutip peribahasa menang jadi arang kalah jadi abu.
“Kalau soal gugat menggugat, ya. Anu eleh jadi remuk, yang menang sama saja. Saya tidak harapkan ini, harus berlanjut kemana?! Kita intropeksi diri sajalah masing-masing. Saya sendiri lebih hati-hati juga, untuk bertindak dan berbicara ditempat umum,” ungkap Heri.
Rey: Itu Bukan Fashion Saya
Ditempat berbeda, Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita mengatakan, persoalan yang mengemuka saat ini, awalnya tidak akan dikomentari, tapi karena sudah menyangkut dirinya pribadi dan juga keluarga besarnya, makanya dia mengomentari.
Rey merunut, persoalan terjadi akibat adanya rotasi mutase pegawai, dan ada kabar jika dirinya menerima uang saat dilakukan rotasi mutase para pejabat di pemerintahan Kabupaten Subang.
“Ini sekarang saya bawa Sekda, para kepala dinas juga kepala BKPSDM kabupaten Subang, bisa ditanya langsung, apakah saya menerima uang? Jadi saat ada kalimat saya mundur karena engap harus setor tiap bulan 50 juta, saya bingung, itu setornya sama siapa?! Saya juga bingung, kenapa mundurnya saat dipindah, bukan saat dia menjabat sebagai kepala dinas?! Kalua memang ada setoran yang bikin engap,” ujar Rey.
Lain dari itu, Rey menyayangkan masih adanya ASN di Kabupaten Subang yang bersikap tidak professional. “ASN itu pak, mau dipindah ke staf ahli, mau dipindah ke Papua, mereka harus siap, karena tertuang dalam sumpah jabatannya,” ucap Rey.
Rey, Kembali membantah, kalua dirinya pernah meminta sejumlah uang kepada para kepala dinas atau siapapun yang dilantik saat dilakukan rotasi mutase para pejabat.
“Jadi, kalau ada isu saya menerima uang 50 juta sampai 100 juta, itu bisa ditanyakan ke para Kepala OPD. Pernah tidak, selama saya jadi bupati meminta uang? Perlu bapak ketahui, saya makan pun, saya pakai uang sendiri tidak pernah meminta dibayari para kepala dinas, sekalipun saya tidak pernah,” tegas Rey.
Dengan adanya pemberitaan kalua dirinya menerima sejumlah uang dengan nominal yang tertera dari keterangan mantan kepala dinas di Kabupaten Subang, menurut Rey, orang yang tahu dan kenal dirinya tidak akan mempercayai itu.
“Orang yang tahu siapa saya, orang yang kenal siapa saya, pasti akan ketawa baca berita itu. Bahkan ada bahasa, nemen-nemen teuing ukur menta duit 50 nepi 100 juta, lain 5 milyar (Keterlaluan, (diisukan) menerima uang 50 sampai 100 juta, bukan 5 milyar). Jadi saya sampaikan disini, orang yang kenal saya, tidak akan percaya berita itu,” tambah Rey.
Rey menceritakan, kalua dirinya sempat merasa sakit hati saat membaca beberapa pemberitaan yang menyebut dirinya anak mami yang meminta motor gede (Moge) ke para kepala dinas. Dia mengatakan, kalua kendaraan yang dia kendarai, baik mobil maupun motor, itu semuanya milik dia sebelum dia jadi Bupati Kabupaten Subang.
“Bahkan yang bikin saya sakit hati, tadi pagi ada berita, anak mami minta moge (motor gede). Kawan-kawan disini tahu, saya punya motor, saya punya mobil, jauh sebelum saya jadi bupati,” tegasnya.
Dan tentang berita, untuk memenuhi kebutuhan hedon bupati, para kepala OPD harus setor 50 sampai 100 juta ke bupati, Rey menantang supaya hal tersebut dilaporkan ke kepolisian.
“Kalau emang bener, kenapa enggak lapor ke polisi saja?! Saya tidak merasa, sepeserpun menerima uang, dan itu bukan fashion saya untuk meminta uang ke kepala OPD,” jelas Rey.****