Jakarta, tiradar.id – Puluhan ribu pengemudi ojek online (ojol), baik roda dua maupun roda empat, berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di sejumlah kota besar pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini juga akan disertai dengan penghentian layanan secara massal (offbid) di seluruh platform aplikasi ojek online sepanjang hari tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa lebih dari 25 ribu pengemudi ojol diperkirakan akan terlibat dalam unjuk rasa ini. Aksi dimulai pada pukul 13.00 WIB dan berlangsung di berbagai kota di Pulau Jawa serta sebagian wilayah Sumatera.
“Pelumpuhan layanan dilakukan dengan cara mematikan aplikasi secara serentak mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB pada hari Selasa, 20 Mei 2025,” jelas Igun dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Senin (19/5).
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan transportasi online, pemesanan makanan, maupun pengiriman barang pada hari tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gangguan layanan serta demi keselamatan bersama.
Adapun sejumlah titik strategis yang akan menjadi lokasi aksi massa antara lain Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR RI, kantor pusat para aplikator, serta beberapa lokasi lain yang berkaitan dengan penyedia layanan aplikasi transportasi daring.
Igun menyebutkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan para pengemudi terhadap sikap pemerintah dan aplikator yang dinilai tidak berpihak pada nasib driver. Ia mengatakan bahwa selama ini aksi damai sudah berkali-kali dilakukan, namun belum membuahkan hasil konkret.
“Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh Pemerintah maupun aplikator. Aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program yang justru merugikan pengemudi,” ungkapnya.
Dalam aksi kali ini, para driver menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan perusahaan aplikator, yakni:
-
Presiden RI dan Menteri Perhubungan agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi pemerintah, yaitu Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022.
-
Komisi V DPR RI diminta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan menghadirkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator.
-
Menuntut pemotongan komisi aplikasi maksimal sebesar 10%.
-
Menuntut revisi tarif penumpang, dengan penghapusan skema seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan driver.
-
Meminta penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang yang disusun melalui kolaborasi antara asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Aksi ini dinilai sebagai salah satu bentuk protes terbesar dalam sejarah pergerakan driver ojol di Indonesia. Para pengemudi berharap aspirasi mereka kali ini bisa benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Masyarakat pun diimbau untuk memahami latar belakang aksi ini sebagai perjuangan para pekerja lapangan yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam sistem yang ada.
