Ratusan Siswa Dilarikan ke Puskesmas, Keracunan Massal Gegerkan Bandung Barat

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail saat meninjau korban keracunan MBG di Cipongkor. Dokumentasi/ Media Indonesia

Bandung, tiradar.id – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat resmi ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Status ini diumumkan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, saat meninjau penanganan korban di GOR Cipongkor, Selasa (23/9/2025).

“Sekarang kita sudah menetapkan status KLB supaya penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” kata Jeje.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah korban keracunan mencapai 364 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 225 korban telah membaik dan dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani perawatan medis di sejumlah posko kesehatan.

Jeje menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberi pendampingan penuh bagi para korban, termasuk layanan kesehatan pascaperawatan. “Pemda tidak akan tinggal diam, kita totalitas untuk para korban,” ujarnya.

Kasus keracunan ini diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Senin (22/9) pagi. Tak lama setelah menyantap makanan, para siswa mengalami mual, pusing, hingga kejang-kejang.

Para korban berasal dari SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), MTs Darul Fiqri, dan SDN Cipari. Mereka mendapat penanganan darurat di UGD Poned Puskesmas Cipongkor, GOR Kecamatan Cipongkor, Bidan Desa Sirnagalih, serta RSUD Cililin.

Evaluasi Layanan MBG

Jeje memastikan akan dilakukan investigasi menyeluruh terkait kasus ini, mulai dari kebersihan dapur, perizinan, hingga standar pengelolaan makanan. Sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cipari dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium sampel makanan keluar.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi seluruh layanan SPPG di Bandung Barat. Dari data yang ada, 85 dapur SPPG tercatat belum memiliki sertifikasi sehat. “BGN dan dinas terkait segera memproses supaya semuanya bersertifikat sehat dan layak,” kata Jeje.

Dengan penetapan KLB ini, pemerintah berharap penanganan korban lebih cepat sekaligus menjadi momentum memperketat pengawasan makanan bergizi gratis agar layak dan aman dikonsumsi siswa.