Jakarta, tiradar.id – Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menegaskan pentingnya negara-negara G20 dalam mendorong reformasi tata kelola global serta mempertahankan komitmen terhadap penegakan hukum internasional yang saat ini mengalami pelemahan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Kamis (20/2).
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada Jumat, Wamenlu menyoroti risiko yang dihadapi sistem global jika tren pelemahan multilateralisme terus berlanjut. Ia mengingatkan bahwa sekitar 80 tahun lalu, Liga Bangsa-Bangsa gagal karena lemahnya penegakan hukum internasional, kegagalan mencegah agresi oleh negara besar, serta kurangnya komitmen antarnegara anggota.
“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” tegas Arrmanatha. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa multilateralisme tidak boleh hanya menjadi retorika, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata. Selain itu, hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.
Arrmanatha juga mengingatkan bahwa kredibilitas hukum internasional dapat semakin melemah jika hanya digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Dengan demikian, Indonesia menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran lebih aktif dalam mendukung reformasi multilateral yang berdasarkan prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan.
Lebih lanjut, Wamenlu mendorong koordinasi antara G20 dan institusi multilateral lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sistem perdagangan multilateral agar bekerja lebih selaras dan saling memperkuat. Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai langkah konkret untuk memperkuat tata kelola global. Selain itu, Financing for Development Conference yang akan datang dianggap sebagai momentum strategis untuk mendorong reformasi yang lebih substansial.
“Kita harus bergerak maju dalam mendorong reformasi sistem multilateralisme guna menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” ujar Arrmanatha.
Dalam FMM G20 yang dibuka oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mayoritas negara anggota dan undangan membahas berbagai isu global, termasuk konflik dan ketidakstabilan di Ukraina, Gaza, dan kawasan lain. Secara umum, negara-negara G20 menyoroti komitmen terhadap hukum internasional guna menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, serta membahas peningkatan angka kemiskinan global dan dampak dinamika geopolitik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
