Jakarta, tiradar.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam membangun sekolah, meningkatkan infrastruktur pertanian, serta memperkuat investasi nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, Wamentan menyampaikan bahwa hasil dari efisiensi anggaran tersebut akan dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif, termasuk melalui Lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berlaku di tingkat kementerian, tetapi juga di lembaga dan pemerintah daerah, sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sudaryono menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan bantuan sosial, atau penghapusan beasiswa. Semua program yang telah berjalan dengan baik tetap dipertahankan tanpa pemotongan.
Ia juga mengungkapkan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk kemajuan bangsa. Sebagai contoh, anggaran perjalanan dinas yang selama ini mencapai Rp44 triliun per tahun dapat dialihkan untuk sektor pendidikan dan pertanian. Dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas sebesar 50% atau sekitar Rp22 triliun, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sekolah di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto telah melakukan evaluasi terhadap berbagai mata anggaran dan menemukan banyak alokasi dana yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah anggaran pengentasan stunting yang seharusnya digunakan untuk tujuan tersebut, namun justru tersalurkan ke pos lain yang tidak relevan. Banyak anggaran yang tidak transparan, seperti dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar yang tersembunyi dalam pos alat tulis kantor (ATK) dan lainnya. Oleh karena itu, efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih efektif, misalnya untuk pengadaan buku, benih, bibit, dan pupuk.
Menanggapi adanya aksi protes dari sebagian masyarakat terkait kebijakan ini, Sudaryono menilai bahwa protes tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Namun, ia menekankan bahwa seharusnya yang diprotes adalah pemborosan anggaran, bukan penghematan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Lucu rasanya, yang seharusnya diprotes itu pemborosan. Lah ini kita sedang melakukan penghematan malah diprotes,” ujar Sudaryono.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, pemerintah berharap dapat lebih fokus pada pengalokasian dana untuk pembangunan sektor-sektor yang benar-benar bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi yang lebih produktif dan terarah.
