Jakarta, tiradar.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk mendanai program sekolah swasta gratis yang mulai diberlakukan di 40 institusi pendidikan terpilih pada tahun ajaran 2025/2026.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico Hakim, menyampaikan bahwa dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Sisanya menunggu APBD Perubahan yang akan diketok di DPRD akhir bulan ini,” ujar Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Meskipun payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk program ini belum disahkan, Pemprov DKI tetap meluncurkan program secara resmi. Chico menambahkan bahwa Pergub ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan.
“Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di dinas bersama biro hukum,” katanya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7), Pemprov mengajukan Rancangan Perubahan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun. Jumlah ini meningkat 0,57 persen dibandingkan APBD awal yang ditetapkan sebesar Rp91,34 triliun. Wakil Gubernur Rano Karno yang hadir dalam rapat menyebutkan alokasi anggaran ini mencakup berbagai program prioritas, termasuk sekolah swasta gratis.
Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, menjelaskan bahwa program sudah dijalankan bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program dilakukan atas dasar kesepakatan dengan 40 sekolah swasta penerima program, meski Pergub belum resmi disahkan.
“Kalau nunggu Pergub dulu kan nggak sekolah, nanti kasihan. Makanya kami musyawarah sama sekolah swasta,” ujar Taga.
Ia juga menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah Pergub disahkan, dan pihak sekolah memahami situasi ini. “Inilah bentuk kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda. Sebenarnya ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri,” tambahnya.
Program sekolah swasta gratis ini merupakan langkah Pemprov DKI untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta, terutama di wilayah dengan keterbatasan jumlah sekolah negeri.
