Tanpa Oom,Muscab PPP Subang Bubar

Plt. Ketua Ujang Saepudin pada saat memberikan sambutan Muscab X PPP Kabupaten Subang, Sebelum peserta bubar.

Subang,tiradar.id – Musyawarah Cabang (Muscab) X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Subang digelar di Aula PPP, Jalan KS Tubun, Sabtu (2/5/2026).

Belum masuk agenda inti, Peserta Musyawarah bubar. Mayoritas peserta memilih meninggalkan forum sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai cacat hukum.

Sedikitnya 19 Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP dilaporkan melakukan aksi walk out saat agenda Muscab hendak memasuki sesi inti. Aksi tersebut dipicu keberatan atas mekanisme pelaksanaan hingga dinamika kepemimpinan di tubuh DPC PPP Subang.

Ketua PAC Blanakan, Fajar Adi Nugraha, paling vokal menyampaikan protes secara terbuka. Ia menilai Pengurus Pusat ikut cawe-cawe pelaksanaan Muscab dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

“Sebagai generasi muda PPP, saya masuk partai untuk belajar demokrasi. Tapi hari ini, ketika semua ditentukan oleh pusat dan DPW, di mana letak demokrasi itu?” ujar Fajar.

Ia juga mempertanyakan kejelasan arah Muscab yang digelar saat ini, terutama setelah adanya pergantian dari ketua definitif ke pelaksana tugas (Plt).

“Sekarang Muscab, tapi apakah hasilnya akan bertahan? Bisa saja nanti kembali di-plt-kan. Ini yang jadi pertanyaan kami, PPP mau dibawa ke mana?” tambahnya.

Selain itu, Fajar menegaskan bahwa secara sah H. Oom Abdurachman masih merupakan Ketua DPC PPP Subang. Namun, menurutnya, terjadi pemberhentian dan penunjukan Ujang Saepudin sebagai Plt Ketua DPC untuk menyelenggarakan Muscab.

Protes serupa disampaikan Ketua PAC Tanjungsiang, Acep Nurhidayat. Ia menyoroti pelaksanaan Muscab yang dinilai tidak sesuai prosedur, termasuk tidak adanya undangan resmi kepada peserta.

“Ketika ada Muscab, surat juga tidak ada secara resmi. Kami hanya dihubungi lewat telepon secara mendadak. Ini kurang baik untuk organisasi sebesar PPP,” tegas Acep.

Ia juga mempertanyakan mekanisme internal sebelum pelaksanaan Muscab, yang menurutnya tidak melalui rapat pengurus harian maupun pembahasan internal lainnya.

“Yang kami kritisi itu mekanismenya. Ketua definitif masih menjabat sampai Desember, tapi sudah diangkat Plt tanpa rapat harian atau internal. Tahu-tahu ada Muscab. Ini menurut saya organisasi jadi tidak sehat,” pungkasnya.