Subang, tiradar.id- Ancaman penurunan tanah di wilayah utara Subang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Subang. Hasil penelitian BRIN Subang, laju penurunan tanah di pesisir Subang diperkirakan mencapai 1,2 hingga 2,8 sentimeter per tahun.
Bersama BRIN Subang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas hasil riset sekaligus menyusun strategi mitigasi banjir rob Subang di kawasan pantai utara, Kamis (2/7/2026).
FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati II, menghadirkan Pusat Riset Geoinformatika BRIN, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut bertujuan menghimpun data dan masukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi ilmiah dalam menghadapi dampak penurunan tanah dan banjir rob di wilayah pesisir.
Kawasan yang menjadi fokus penelitian meliputi Kecamatan Legonkulon, Pamanukan, Blanakan, Sukasari, dan Pusakanagara. Wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap genangan akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.
Berdasarkan hasil penelitian BRIN Subang, laju penurunan tanah Subang diperkirakan mencapai 1,2 hingga 2,8 sentimeter per tahun. Jika kondisi ini terus berlangsung, risiko banjir rob Subang maupun banjir di kawasan pesisir diperkirakan akan semakin meningkat.
Kepala BP4D Kabupaten Subang, Iwan Syahrul Anwar, S.STP., melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BP4D Kabupaten Subang, Eti Maryati, S.IP., M.T., mengatakan bahwa kajian yang dilakukan BRIN menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data dan riset.
“Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk mengurangi risiko penurunan tanah dan banjir rob di kawasan pesisir Subang,” ujar Eti.
Menurutnya, hasil penelitian akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai langkah mitigasi, mulai dari penguatan kebijakan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, peningkatan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Eti Maryati berharap, melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Subang, BRIN Subang, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan lahir strategi pembangunan pesisir yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
“Pendekatan berbasis riset tersebut juga diharapkan mampu meminimalkan dampak penurunan tanah Subang sekaligus mengurangi risiko banjir rob Subang yang mengancam wilayah Pantura,” ujarnya.
Dengan hasil penelitian yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Subang memiliki landasan ilmiah yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan pesisir sehingga perlindungan masyarakat dan keberlanjutan kawasan Pantura dapat terus ditingkatkan.(****)
