Jakarta, tiradar.id – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Dana jumbo tersebut terutama difokuskan untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa yang tersebar di 159 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7) malam.
“Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN) Rp1,1 triliun, untuk 159 Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers.
Program Sekolah Rakyat, yang resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Pelaksanaan program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Target Bertambah
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pendirian 100 sekolah hingga akhir Juli 2025. Namun, jumlah itu kini bertambah menjadi 159 sekolah, dengan sebaran wilayah meliputi Pulau Jawa (48 sekolah), Sumatera (22), Sulawesi (15), Kalimantan (4), Maluku (4), Papua (3), Bali (1), NTB (2), dan NTT (1). Total kapasitasnya ditargetkan bisa menampung lebih dari 15.000 siswa.
Presiden Prabowo sendiri menargetkan akan ada 200 Sekolah Rakyat yang beroperasi hingga akhir tahun 2025. Meski demikian, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing wilayah.
“Ya nanti kita lihat ya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa,” jelas Gus Ipul.
Serapan Masih Minim
Kendati anggaran telah dialokasikan, penyerapannya hingga akhir Juli masih terbilang minim. Hal ini, menurut Gus Ipul, wajar mengingat program Sekolah Rakyat baru saja berjalan.
“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop dan seragam. Selebihnya ya untuk permakanan dan lain-lain,” tambahnya.
Tegaskan Arahan Presiden
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam pelaksanaan program, sebagaimana arahan Presiden Prabowo.
“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan. Jangan ada yang menyimpang,” tegasnya.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi konkret dalam pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas di seluruh penjuru Tanah Air.