Jakarta, tiradar.id – Indonesia secara resmi menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS pada pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober 2024. Pengumuman ini menandai dimulainya proses bagi Indonesia untuk menjadi anggota penuh dari kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta beberapa negara baru yang bergabung pada tahun 2023.
Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebagai Utusan Khusus, menyampaikan pesan tegas Presiden terkait anti-penjajahan dan anti-penindasan, dengan penekanan khusus pada pentingnya solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global. Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyoroti krisis yang sedang berlangsung di Palestina dan Lebanon, menyerukan gencatan senjata, penegakan hukum internasional, serta dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza.
Menlu RI menekankan, “Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab,” seraya menekankan pentingnya peran BRICS dalam mendukung penyelesaian konflik dan upaya pembangunan berkelanjutan di kawasan.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono mengusulkan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, hak atas pembangunan berkelanjutan harus ditegakkan dengan memberikan ruang kebijakan kepada negara-negara berkembang. Negara maju diharapkan dapat memenuhi komitmen mereka untuk mendukung proses ini.
Kedua, reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas global saat ini sangat diperlukan. Terakhir, BRICS diharapkan dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan negara-negara berkembang untuk mempererat solidaritas di antara mereka.
Sugiono juga menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh oleh Indonesia. “Bergabung dalam BRICS bukan berarti kita ikut serta dalam kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujarnya.
Menlu RI menambahkan bahwa prioritas yang diusung BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, seperti ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pengembangan sumber daya manusia.
Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dipandang sebagai peluang besar untuk mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang, atau dikenal sebagai Global South. Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan keterlibatannya di forum-forum internasional lainnya, seperti KTT G20 yang akan dihadiri Presiden di Rio de Janeiro, Brasil, dan pertemuan Tingkat Menlu G7 Expanded Session di Italia.
Menlu Sugiono juga memanfaatkan kesempatan pertemuan di Kazan untuk melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov, serta perwakilan negara sahabat lainnya seperti Sekjen PLO Palestina, Menlu RRT, India, Thailand, Malaysia, dan Presiden New Development Bank. Selain itu, ia juga mengadakan percakapan via telepon dengan Menlu Singapura dan Kamboja, untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan.
Sebagai informasi, BRICS awalnya dibentuk pada tahun 2006 dan diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Persatuan Emirat Arab. Kelompok ini terus menjadi forum penting bagi negara-negara berkembang dalam membahas berbagai isu global, termasuk ekonomi, pembangunan, dan perdamaian.
Dengan inisiatif ini, Indonesia berharap dapat memainkan peran sebagai jembatan antara negara-negara maju dan berkembang, serta memperkuat solidaritas Global South untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
