Bandung, tiradar.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa provinsi Jawa Barat menjadi salah satu fokus utama dalam upaya percepatan pencapaian kota lengkap. Hal ini diungkapkan AHY setelah mengikuti acara EL Run 2024 di Bandung, Jawa Barat, pada hari Minggu.
“Kami ingin mengejar semakin banyak kabupaten/kota lengkap di Jawa Barat, ini sedang berproses,” kata AHY.
Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, menghadapi isu-isu pertanahan yang cukup kompleks. Untuk mengatasi hal ini, AHY menyebutkan bahwa dirinya sering melakukan kunjungan ke wilayah Jawa Barat guna menyelesaikan berbagai masalah pertanahan, termasuk memberantas mafia tanah.
“Saya cukup sering sebetulnya datang ke Jawa Barat untuk meyakinkan agar kerja-kerja kementerian ATR/BPN di Provinsi Jawa Barat maupun 27 kabupaten/kota di sini bisa dicarikan solusinya dan bisa dipercepat segala targetnya,” tambah AHY.
Target Sertifikasi Tanah di Jawa Barat
Menteri ATR/BPN menegaskan pentingnya penyelesaian target pertanahan, tidak hanya untuk Jawa Barat, tetapi juga untuk provinsi lainnya di Indonesia. Sertifikasi tanah yang sah dianggap sebagai upaya penting untuk mencegah sengketa tanah dan mengatasi masalah mafia tanah.
“Kalau sertifikasi elektronik kan semua sudah ya, sudah saya deklarasikan kala itu di Gedung Sate, mohon doanya semoga kami bisa percepat lagi,” ucap AHY.
Sebelumnya, AHY telah mendorong 16 kota/kabupaten di Jawa Barat untuk menyusul langkah 11 kota/kabupaten yang sudah berstatus lengkap, seperti Kota Bandung.
Deklarasi Kota Bandung sebagai Kota Lengkap
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun ini akan mendeklarasikan diri sebagai kota lengkap, di mana seluruh tanah sudah terdaftar secara resmi. Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, menyampaikan bahwa Pemkot Bandung saat ini sedang mengejar sisa sertifikasi aset tanah agar bisa 100 persen lengkap pada tahun 2024.
“Dari 750 aset, kami sudah selesaikan sebanyak 500 sertifikat. Pekerjaan kami ada 250 sertifikat lagi. Dan kami deklarasikan pada tahun 2024, Kota Bandung siap menjadi kota dengan sertifikat yang lengkap,” kata Bambang di Bandung, Senin (10/6).
Upaya percepatan pencapaian kota lengkap ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah serta mendukung aspek keadilan sosial bagi seluruh warga. Dengan demikian, pencapaian target ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi konflik pertanahan di masa depan.
