Subang, tiradar.id- Ratusan tenaga honorer yang tergabung di Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Subang, Rabu (15/1/2025), datangi DPRD Kabupaten Subang. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Daerah Perjanjian Kerja atau PPPK.
Tuntutan disampaikan ratusan tenaga honorer saat beraudiensi dengan anggota DPRD Subang. Tenaga Honorer yang berasal dari pendidikan, kesehatan dan lainnya itu meminta anggota DPRD Kabupaten Subang, ikut mengintervensi pemerintah terkait status mereka.
Salahsatu alasan yang menlatarbelakangi tuntutan tersebut, menurut Wakil Ketua Aliansi Honorer, Aang Kusdinar, karena, selama ini sejumlah guru dan tenaga lainnya tersebut, sudah bekerja bertahun-tahun dengan gaji minim, kisaran Rp 300 ribu per bulan. Bahkan, selama ini mereka juga sudah berusaha untuk mengikuti ujian tes namun tetap gagal.
“Kami berharap, mereka bisa mewujudkan keinginan kami, mimpi kami, yang selama ini status kami terbengkelai. Banyak yang masa kerja kami sudah lama, kalah oleh orang yang baru,” ujar Aang.
Menurut Aang, dia sudah menjadi guru yang berstatus honorer selama 18 tahun ini, masih ada sekitar 5.000 tenaga honorer yang belum terangkat jadi PPPK. Selama ini, mereka juga sudah berusaha untuk mengikuti ujian, namun tetap gagal.
“Yang tersisa ini, rata-rata usianya tua, kami kalah, karena rujukannya nilai yang dianggap lulus. Harusnya kan ada afirmasi, tapi ternyata, regulasi berubah setiap tahun. Akhirnya, kami yang udah lama, jadi korbannya,” jelas Aang.
Menurut Aang, dengan bertemu dan berkomunikasi dengan anggota DPRD, mereka berharap DPRD Kabupaten Subang bisa mengintervensi Pemkab Subang untuk mengangkat ribuan guru honorer menjadi PPPK. Sebab, kata Aang, masalah ini dikembalikan ke daerah.
Dengan status honorer, kata Aang, mereka digaji Rp300 ribu, Rp500 ribu dan Rp1 juta per bulan, yang disesuaikan dengan kemampuan tempat honorer mereka bekerja.
“Mereka sebagai wakil kami, kami berharap betul mereka bisa mengakomodir ajuan da. Aspirasi dari kami para guru honorer ini,” harapnya.***
