Jakarta, tiradar.id – Dalam forum High Level Segment of the International Telecommunication Union (HLS-ITU) Council 2023, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak negara-negara di dunia untuk memperkuat kerja sama guna mengatasi kesenjangan digital melalui kesetaraan konektivitas.
Dalam Sidang Dewan ITU 2023 tersebut, Kemenkominfo berperan sebagai Dewan ITU Region E atau perwakilan dari kawasan Asia-Australasia, yang menekankan pentingnya negara-negara di dunia dalam menghadapi dengan bijak masalah kesenjangan digital antarnegara yang saat ini masih ada.
“Meningkatkan kemajuan digital tanpa intervensi yang tepat akan memperburuk kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba dalam panel 1 HLS-ITU 2023 yang membahas tema “Mewujudkan Konektivitas yang Universal serta Bermakna untuk Semua” di Jenewa, Swiss, pada hari Selasa waktu setempat.
Dalam paparannya, Mira menjelaskan bahwa secara global masih terdapat 2,7 miliar orang yang belum terhubung dengan konektivitas digital, dan jika tidak ada kolaborasi dan tindakan bijak, kesenjangan digital akan terus terjadi.
Mira mengomentari bahwa meskipun banyak yang mendapat manfaat dari konektivitas digital, ada juga yang merugi jika kesenjangan tersebut tidak ditangani dengan baik.
Oleh karena itu, Indonesia berpendapat bahwa kolaborasi antarnegara perlu diperkuat melalui berbagai forum internasional agar semakin terhubung dan saling membantu.
Salah satu forum yang disebutkan oleh Mira adalah ITU, sebuah agensi khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu-isu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan menjadi wadah bagi negara-negara di dunia untuk berkolaborasi menciptakan kesetaraan konektivitas digital.
Selain itu, dalam HLS-ITU 2023, Indonesia juga menekankan pentingnya inklusivitas dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam membangun konektivitas digital yang bermakna bagi semua orang.
Mira memberikan berbagai solusi untuk pemberdayaan masyarakat kepada peserta HLS-ITU 2023 yang terdiri dari pejabat tinggi di bidang TIK dari negara-negara anggota ITU lainnya.
“Selain menyediakan konektivitas digital yang merata, penting untuk memberikan literasi dan keterampilan digital kepada masyarakat, serta menjaga ruang digital agar tetap aman dan produktif. Indonesia juga berpendapat bahwa dalam membangun konektivitas digital yang bermakna dan universal, diperlukan tata kelola data yang adil dan transparan,” tegasnya.
Mira juga menunjukkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia dalam menciptakan program-program untuk mendukung kesetaraan konektivitas digital di tingkat nasional.
Beberapa program yang diungkapkan termasuk program Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1), pelatihan dan lokakarya digital untuk para pembuat kebijakan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi dan meningkatkan kompetensinya di era digital.
Selain mendukung partisipasi masyarakat global, Mira menekankan bahwa Indonesia juga mendukung adanya kerangka kerja global atau payung hukum yang dapat melindungi masyarakat dunia dari penyalahgunaan atau penyelewengan teknologi digital yang sering mengancam konektivitas digital yang kondusif.
“Indonesia berpendapat bahwa ketersediaan kerangka kerja yang dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau penyelewengan teknologi digital adalah penting untuk dikembangkan secara global,” tambahnya.
HLS-ITU 2023 merupakan serangkaian Sidang Dewan ITU tahun 2023, dan pertemuan para pejabat tinggi di bidang TIK dari berbagai negara masih berlangsung hingga 22 Juli 2023 di Kantor Pusat ITU di Jenewa, Swiss.(*)
Berita ini sudah dimuat di ANTARANews.com dengan judul Indonesia ajak dunia perkuat kolaborasi atasi kesenjangan digital
