Subang, tiradar.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Subang bersama mahasiswa pertanian dan Universitas Mandiri menggelar dialog publik bertajuk “Reforma Agraria dan Ketahanan Pangan: Marhaenisme di Bumi Subang” pada Senin (29/9/2025). Acara ini menghadirkan perwakilan DPRD Subang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, P3TSL, serta 50 peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis pertanian, dan organisasi kepemudaan.
Ketua GMNI Subang, Muhammad Riefky Alfathan, menegaskan pentingnya pemerintah daerah menjaga ketahanan pangan di tengah derasnya arus industrialisasi. GMNI juga mendorong segera disahkannya sejumlah peraturan daerah seperti Perda RTRW, Perda Agraria, Perda Sawah Abadi, dan Perda Pertanian agar keberlanjutan sektor pangan tetap terjaga.
Isu utama yang mengemuka dalam diskusi adalah kritik terhadap pembangunan Subang yang lebih berpihak pada industrialisasi, terutama proyek Pelabuhan Patimban, ketimbang memperkuat sektor pertanian. Para peserta mempertanyakan mengapa industrialisasi tidak dibangun dengan basis pertanian yang sejak lama menjadi tulang punggung masyarakat Subang.
Sorotan juga tertuju pada masalah alih fungsi lahan, harga gabah yang kerap anjlok, distribusi pupuk subsidi yang tidak merata, hingga impor beras yang melemahkan posisi petani lokal. Mahasiswa menekankan perlunya beralih dari sekadar ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, yakni kondisi di mana petani memiliki kemandirian dan posisi tawar yang kuat.
Selain itu, rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian dinilai sebagai ancaman serius bagi masa depan pangan. Karena itu, GMNI bersama mahasiswa menyerukan tiga hal pokok: pelaksanaan reforma agraria sejati, kedaulatan pangan untuk melindungi petani, serta komitmen kaum muda untuk kembali ke rakyat sebagai garda depan perjuangan agraria.
