Jakarta, tiradar.id – Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diminta untuk memberikan pelayanan kepada jemaah umrah dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengutamakan kepentingan jemaah, karena bisnis PPIU adalah bisnis jasa perjalanan sehingga hak-hak jemaah harus diperhatikan dan dipenuhi.
Animo masyarakat Indonesia dan umat Islam dunia melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadhan sangat tinggi, sehingga Pemerintah perlu memberikan berbagai imbauan agar ibadah umrah dapat berjalan dengan aman, nyaman, sehat, dan memenuhi prinsip syariat.
Jemaah juga harus tetap mengingat program 5 Pasti Umrah sebelum memilih biro perjalanan umrah. Jangan sampai masyarakat menjadi korban travel tidak berizin PPIU atau tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai.
Sebelum berangkat umrah harus pastikan lima hal yaitu pastikan biro perjalanan berizin PPIU, pastikan visanya, pastikan tiket pesawat pergi pulang (PP), pastikan harganya, dan pastikan hotelnya.
PPIU juga diharuskan membuat surat perjanjian tertulis dengan jemaah umrah tentang pelayanan umrah yang akan diberikan.
Hal itu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 dalam Pasal 94 salah satu kewajiban PPIU adalah menyediakan pelayanan transportasi, konsumsi, akomodasi, dan pelayanan lainnya sesuai perjanjian tertulis.
Dengan demikian, tidak ada kejadian wanprestasi layanan umrah Ramadhan terjadi kembali dan berujung perselisihan antara PPIU dan jemaah umrah.(*)
