BNPB Imbau Masyarakat untuk Waspada Terhadap Informasi Hoaks Bencana Alam

angkapan layar - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan informasi palsu yang beredar di kalangan warga yang bermukim di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam acara Disaster Briefing yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (8/1/2024). (ANTARA/Sean Muhamad)

Jakarta, tiradar.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai informasi terkait bencana alam, terutama jika sumber informasinya tidak jelas.

Imbauan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam acara Disaster Briefing yang digelar secara daring di Jakarta pada Senin (8/1/2024).

Imbauan ini muncul setelah adanya kabar palsu atau hoaks yang beredar di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Informasi palsu tersebut mencakup prediksi puncak letusan Gunung Lewotobi Laki-laki pada 7 atau 8 Januari 2024, serta anjuran untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Abdul Muhari dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak terlibat dalam urusan erupsi, dan BNPB tidak memiliki kewenangan di tingkat provinsi.

“Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang berwenang dalam hal ini. Jadi yang berwenang dan memiliki alat atau peralatan di bidang itu adalah Badan Geologi atau PVMBG,” ungkapnya.

Abdul Muhari juga menegaskan bahwa bencana terkait geologi dan vulkanologi tidak dapat diprediksi, sehingga otoritas terkait tidak dapat memberikan perkiraan waktu letusan gunung api.

Ia menyoroti dampak psikologis masyarakat akibat informasi hoaks, termasuk menyebabkan masyarakat mengungsi tanpa keharusan. Hal ini menimbulkan situasi yang sulit untuk diatasi.

Untuk itu, BNPB mengimbau masyarakat agar tidak percaya begitu saja pada berita tentang bencana yang tidak jelas sumbernya.

Sementara itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif memberikan informasi yang benar dan mengklarifikasi informasi hoaks, guna menjaga kondisi psikis masyarakat agar tidak terganggu oleh informasi yang keliru.

Sumber: ANTARA