Jakarta, tiradar.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, merupakan buah dari kesabaran dan upaya maksimal pemerintah. Mehrtens, pilot berkebangsaan Selandia Baru, telah disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023.
Hadi menyampaikan, seperti yang sebelumnya ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, keselamatan Mehrtens menjadi prioritas utama dalam proses pembebasan ini. “Pembebasan ini juga merupakan hasil dari kesabaran Pemerintah Republik Indonesia yang memilih untuk tidak melakukan tindakan represif, dengan mempertimbangkan keselamatan sandera sebagai prioritas utama,” ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu.
Proses pembebasan Mehrtens melalui negosiasi yang panjang, di mana pemerintah menggunakan pendekatan yang lunak atau soft approach. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan sandera tanpa menimbulkan risiko tambahan. Hadi juga menjelaskan bahwa Mehrtens dijemput oleh Tim Satgas Operasi Damai Cartenz yang terdiri dari gabungan TNI dan Polri di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, Papua.
Setelah berhasil dibebaskan, Philip Mehrtens segera diterbangkan ke Timika untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, ia kemudian diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Setibanya di Jakarta, Mehrtens diserahkan kepada Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Burnett, oleh perwakilan Pemerintah RI yang diwakili Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya, Kombes Pol. Bayu Suseno, selaku Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, mengungkapkan bahwa Mehrtens didampingi oleh tim yang terdiri dari perwakilan Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Tim Satgas Nanggala, Polda Papua, Kogabwilhan III, serta Pilot Afis yang merupakan rekan dari Philip.
Pembebasan ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah dalam menghadapi situasi penyanderaan yang sulit, dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan keselamatan warga negara asing yang terlibat.