Jakarta, tiradar.id – Polda Metro Jaya menurunkan sebanyak 2.554 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan para pengemudi ojek online (ojol) hari ini, Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga telah melanggar regulasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa ribuan personel ini terdiri dari 1.913 anggota Polda Metro Jaya, 230 personel Polres Metro Jakarta Pusat, 320 personel TNI, serta 91 petugas dari Pemda DKI Jakarta. Pengamanan akan difokuskan di beberapa titik strategis di ibu kota.
“Untuk personel dikerahkan sebanyak 2.554 personel gabungan pada sejumlah titik lokasi unjuk rasa,” ujar Ade Ary dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Empat sektor utama menjadi fokus pengamanan, yakni:
- Area Monas Utara dan Selatan dengan 1.080 personel,
- Bundaran HI dan Kementerian Perhubungan RI sebanyak 285 personel,
- Kawasan DPR/MPR RI melibatkan 989 personel,
- Serta sektor pengaturan lalu lintas yang melibatkan 200 personel Ditlantas.
Ade Ary mengimbau masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta dan pengguna jalan, untuk menghindari kawasan Monas, Bundaran HI, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR selama unjuk rasa berlangsung. Warga diharapkan mengatur waktu dan rute perjalanan agar tidak terjebak kemacetan atau penutupan jalan.
Kepada para peserta aksi, pihak kepolisian juga memberikan seruan agar menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai aturan hukum.
“Tidak membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum, menghindari tindakan provokatif dan menjaga ketertiban di lokasi unjuk rasa, serta menghargai petugas di lapangan yang menjalankan tugas pengamanan,” tegas Ade Ary.
Aksi ini diperkirakan melibatkan sekitar 500 ribu pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, hingga Banten Raya. Mereka serentak akan mematikan aplikasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator.
Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat, peserta unjuk rasa, dan aparat keamanan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” tutup Ade Ary.
