Jakarta, tiradar.id — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan wisuda sekolah diperbolehkan selama tidak memberatkan dan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua maupun murid. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap larangan wisuda sekolah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” ujar Abdul Mu’ti dalam pembukaan Konsolidasi Nasional Dikdasmen 2025 di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4).
Menurut Mendikdasmen, wisuda dapat menjadi bentuk ungkapan kegembiraan dan rasa syukur atas keberhasilan murid dalam menyelesaikan pendidikan. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai ajang mempererat hubungan antara pihak sekolah, orang tua, dan murid. Bahkan, dalam banyak kasus, wisuda menjadi satu-satunya momen orang tua berkunjung ke sekolah anak mereka.
“Bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda. Itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” jelasnya.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa keputusan mengadakan wisuda sebaiknya dikembalikan kepada masing-masing sekolah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi peserta didik serta orang tuanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan larangan pelaksanaan wisuda untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Ia beralasan, biaya wisuda dapat membebani orang tua, terutama dari kalangan kurang mampu. Dedi menyebutkan bahwa kenaikan kelas atau kelulusan seharusnya tidak perlu dirayakan secara berlebihan.
Kebijakan ini sempat menuai kritik, salah satunya datang dari seorang remaja lulusan SMAN 1 Cikarang Utara yang menyayangkan hilangnya momen perpisahan yang dianggap penting sebagai kenangan sebelum lulus. Namun, Dedi tetap bersikukuh pada keputusannya dan menyatakan banyak orang tua mendukung penghapusan wisuda demi efisiensi pengeluaran keluarga.
Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan tradisi wisuda. Sementara Gubernur Jabar fokus pada aspek ekonomis dan kesederhanaan, Mendikdasmen lebih menekankan pada nilai-nilai sosial dan emosional yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut.
