Jakarta, tiradar.id – Indonesia telah mendapat pengakuan dari Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretary-General/UNSG) sebagai pusat dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal dan Utusan Teknologi UNSG, Amandeep Singh Gill.
“Indonesia dianggap penting oleh PBB dengan populasi 280 juta jiwa, yang terdepan dalam pengembangan teknologi AI di kawasan. Potensi Indonesia juga signifikan sebagai pusat teknologi baru yang muncul di ASEAN,” ujar Wamen Nezar Patria dalam keterangan resminya pada hari Rabu.
Pertemuan antara Nezar dan Amandeep berlangsung di Brdo Congress Centre, Slovenia, pada hari Selasa (6/2) waktu setempat, dalam rangka Forum Etika AI Global yang diselenggarakan oleh UNESCO.
Lebih lanjut, Nezar menyatakan bahwa pengakuan global terhadap Indonesia, terutama di bidang teknologi, memberikan kebanggaan tersendiri. Menurutnya, pengakuan tersebut diberikan karena konsistensi Indonesia dalam mengadvokasi kesenjangan digital di ASEAN dan global.
“Kami mengusulkan untuk mengatasi kesenjangan digital melalui konsolidasi. Kami menyarankan Konferensi Global Selatan-Selatan tentang Tata Kelola AI agar suara Asia, Afrika, dan Amerika Latin dapat tersampaikan secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, utusan khusus PBB untuk teknologi melihat Indonesia sebagai negara yang strategis dan berharap ada partisipasi yang lebih aktif,” jelasnya.
Wamen Nezar Patria menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Forum Global UNESCO tentang Etika AI di Slovenia merupakan momentum yang tepat. Forum ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan secara setara antara negara maju dan berkembang, sesuai dengan visi tidak ada yang tertinggal.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia menganggap penting adanya kesamaan pandangan dalam mengatasi kesenjangan digital atau digital divide dalam Tata Kelola AI Global.
“Oleh karena itu, untuk memenuhi aspek inklusivitas ini, kami juga menginginkan adanya dialog Global Selatan-Selatan, dan Indonesia siap untuk memfasilitasi jika disetujui oleh PBB,” tutup Nezar.
