Subang, tiradar.id – Umrah backpaker adalah umrah secara mandiri yang dilaksanakan tanpa melalui travel Umrah. Mereka mencari visa sendiri, pesan tiket penerbangan sendiri, bahkan booking hotel di Arab Saudi dilakukan sendiri tanpa melalui jasa travel Umrah.
Memang, visa Umrah saat ini dapat dipesan secara mandiri melalui aplikasi Nusuk Arab Saudi. Aplikasi ini memang dibuat Arab Saudi agar mempermudah orang mendapatkan visa umrah.
Begitu pun dengan pemesanan tiket pesawat dan akomodasi di Arab Saudi. Banyak tersedia platform digital untuk pemesanannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat memang bisa secara mandiri mendapatkannya.
Data jemaah umrah dari Indonesia yang dihimpun dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) menunjukkan bahwa mayoritas jemaah umrah berpendidikan menengah ke bawah, belum pernah bepergian ke luar negeri, berusia lanjut, didominasi perempuan, dan berasal dari desa.
Mereka identik dengan masyarakat yang belum memiliki pengalaman ke luar negeri, termasuk Arab Saudi. Mereka tidak mengetahui regulasi penerbangan internasional, tidak memahami regulasi Arab Saudi, bahkan tidak mengenal kultur masyarakat Arab.
Bila kelompok masyarakat tersebut melaksanakan umrah backpacker, tentu mereka membutuhkan pendampingan. Mereka rentan terhadap penipuan.
Bila sudah tertipu, tentu akan sangat merepotkan banyak pihak. Jemaah backpaker tidak memiliki akses untuk mengurus hak-haknya jika mengalami persoalan, termasuk saat di Arab Saudi.
Bila terlantar misalnya, maka sangat mungkin mereka akan menjadi overstayer atau tinggal melebihi batas waktu visa. Ada denda besar menunggu dan dipastikan akan dideportasi oleh otoritas Arab Saudi.
Efek deportasi juga tidak kalah menyeramkan, yaitu dilarang masuk Arab Saudi dalam waktu 10 tahun. Lalu, bagaimana bila mereka memiliki antrean haji dalam kurun waktu tersebut?. Pasti mereka juga dilarang melintas imigrasi bandara Arab Saudi dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji.
Mereka juga rawan sakit karena cuaca ekstrem dan tidak mendapatkan layanan standar. Sebagai contoh, pada bulan lalu ditemukan jemaah umrah backpaker berusia lanjut yang ditinggal kelompoknya karena harus menjalani perawatan di Rumah Sakit yang ada di Jeddah.
Ketika jemaah tersebut telah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, ternyata tidak ada pihak yang bersedia memulangkan karena berangkat tanpa melalui PPIU.
Ditemukan juga jemaah umrah yang meninggal dunia, bahkan sejak sebelum operasional haji, tapi belum dimakamkan. Kenapa? karena tidak ada yang mengurus izin pemakaman disebabkan ketidakjelasan pihak yang memberangkatkan.
Belum lagi soal surat kematian bagi jemaah meninggal. Bila tidak ada PPIU yang memberangkatkan maka akan kesulitan dalam penerbitan Surat Kematian sebagai administrasi kependudukan di Indonesia.
Bukan hanya itu, mereka juga berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan tradisi masyarakat Arab Saudi. Bila jemaah umrah backpaker melanggar hukum Arab Saudi, tidak ada pihak yang dapat membantu proses hukumnya.(*)