Jakarta, tiradar.id – Platform pesan instan Telegram baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mulai melakukan moderasi pada obrolan di platformnya, sebagai respons terhadap peristiwa penangkapan CEO Pavel Durov oleh pihak berwenang di Prancis. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan perusahaan setelah tangkapan Durov pada bulan lalu.
Menurut laporan The Verge, perubahan tersebut mulai terlihat setelah Telegram diam-diam memperbarui halaman FAQ mereka dengan menghapus pernyataan yang sebelumnya menyebutkan bahwa obrolan pribadi dilindungi dari permintaan moderasi. Langkah ini terjadi kurang dari dua minggu setelah Durov ditangkap di Prancis atas dugaan bahwa ia telah membiarkan “kegiatan kriminal” berlanjut di aplikasinya tanpa melakukan moderasi yang memadai.
Pada hari Jumat (5/9), Durov mengeluarkan pernyataan publik pertamanya sejak penangkapannya. Dalam pernyataannya, Durov menjelaskan bahwa lonjakan jumlah pengguna Telegram yang pesat—sekarang mencapai 950 juta—telah menyebabkan tantangan baru dalam moderasi konten, memungkinkan penjahat untuk memanfaatkan platform tersebut. Durov berjanji akan meningkatkan upaya moderasi konten dan berbagi perkembangan lebih lanjut dengan pengguna di masa mendatang.
Beberapa perubahan pada halaman FAQ Telegram mulai terlihat setelah pernyataan Durov. Salah satu perubahan mencakup tambahan pertanyaan mengenai penanganan konten ilegal di Telegram. Sebelumnya, FAQ Telegram menyatakan bahwa obrolan pribadi dan grup tidak diproses untuk permintaan moderasi. Namun, setelah pernyataan Durov, pernyataan ini diubah menjadi informasi mengenai tombol ‘Laporkan’ yang memungkinkan pengguna menandai konten ilegal untuk ditindaklanjuti oleh moderator.
Penangkapan Pavel Durov terjadi pada Sabtu malam (24/8) di dekat Paris, saat ia baru saja tiba dari Azerbaijan. Ia ditangkap di Bandara Le Bourget setelah otoritas keamanan Prancis mengeluarkan perintah penggeledahan. Durov dituduh tidak memedulikan moderasi platform, yang memungkinkan aktivitas kriminal terus berlangsung.
Pada Kamis (29/8), Durov dibebaskan dari tahanan setelah menghabiskan lebih dari delapan jam di pengadilan Paris. Kantor Kejaksaan Paris mengumumkan bahwa Durov ditempatkan di bawah pengawasan yudisial, dilarang meninggalkan Prancis, dan diwajibkan membayar jaminan sebesar 5 juta euro (sekitar Rp84,8 miliar).
Dengan langkah-langkah baru ini, Telegram berupaya menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan moderasi konten dan memenuhi standar yang diharapkan oleh otoritas serta penggunanya.