Mensos Sebut Kemiskinan Bukan Soal Angka Tapi Tantangan Peradaban

Jakarta, tiradar.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya soal angka atau persoalan ekonomi semata, melainkan tantangan besar bagi peradaban bangsa. Dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta pada Senin, Mensos menekankan bahwa mengatasi kemiskinan berarti menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, serta menunaikan amanah konstitusi.

Mengutip Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Mensos menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 7,08 persen. Mensos mengingatkan bahwa di balik angka-angka ini terdapat realitas menyedihkan: anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu yang tidak mendapatkan akses kesehatan, serta keluarga-keluarga yang hidup dalam berbagai keterbatasan.

Baca Juga:  Pemerintah RI Tengah Siapkan Golden Visa untuk Dongkrak Wisatawan Berkualitas

Dua Pilar Utama Pengentasan Kemiskinan

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial mendorong dua pilar utama, yakni Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat dihadirkan sebagai ruang pendidikan alternatif di tengah masyarakat miskin. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan pelajaran dasar, tetapi juga keterampilan praktis, kepemimpinan sosial, dan menumbuhkan jiwa kemandirian. Mensos menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk membebaskan dan memberdayakan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ini, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:  Pasangan Gus Eko dan Sujaka Mendaftar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang

Di sisi lain, DTSEN dihadirkan sebagai sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui DTSEN, pemerintah dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa yang benar-benar miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu.

Kolaborasi Seluruh Elemen Bangsa

Mensos Saifullah Yusuf juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kepala desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan bagi keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat serta mengoptimalkan penggunaan DTSEN.

Menurutnya, percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera harus dibangun mulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat.

Baca Juga:  Para Menteri Kabinet Merah Putih Berlatih di Akmil Magelang

Dengan langkah konkret ini, diharapkan tidak hanya angka kemiskinan yang menurun, tetapi juga tercipta perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat miskin di seluruh pelosok negeri.

Sumber: ANTARA