Jakarta, tiradar.id – Pemerintah berusaha untuk mempercepat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) guna persiapan dan peningkatan layanan penyelenggaraan haji tahun 2024 setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan adanya perubahan kebijakan penentuan lokasi maktab di Arafah dan Mina (masyair).
Perubahan kebijakan tersebut memberikan prioritas tempat strategis bagi negara yang melunasi pembayaran lebih awal.
Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali di Mekkah, Selasa (4/7) mengatakan bahwa, “Salah satu tantangan di masa depan adalah mempersiapkan haji menjadi lebih baik dari saat ini, mempercepat semua proses setelah puncak haji.”
Faisal menyatakan bahwa setelah pelaksanaan haji 2023, siklus berikutnya adalah penyampaian laporan keuangan kepada DPR dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baru setelah itu dilakukan pembahasan BPIH 2024.
Dia menjelaskan bahwa akselerasi yang dimaksud adalah mempersingkat waktu penyusunan laporan keuangan haji 2023 dari 60 hari menjadi 30 hari, sehingga mempercepat tahapan persiapan.
Menurut aturan, Faisal mengatakan bahwa, “laporan keuangan membutuhkan waktu 60 hari, tetapi kami akan mempercepatnya menjadi 30 hari dan kemudian menyampaikannya ke DPR,” katanya.
Kementerian Agama akan berusaha mempercepat laporan keuangan dan jika DPR menyetujuinya, pembahasan BPIH tahun 2024 dapat dilakukan lebih cepat. Dengan demikian, persiapan pelaksanaan haji seperti pengadaan akomodasi, katering, dan transportasi dapat dipercepat.
“Sehingga kami dapat meningkatkan layanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” tambahnya.
Faisal menjelaskan bahwa terkait akomodasi, telah dilakukan penilaian dan evaluasi yang akan menjadi dasar penyelenggaraan haji 2024.
“Hasil penilaian di lapangan, kami telah dapat menentukan sejumlah hotel yang bagus dan layak untuk bekerja sama,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa perubahan kebijakan terkait masyair merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi.
“Pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji menyatakan bahwa siapa yang menyelesaikan proses administrasi lebih dulu, dia yang akan memilih posisi maktab (di Mina dan Arafah). Ini juga menjadi tantangan bagi Kemenag,” kata Gus Men, sapaan akrab Menag.
Ia menambahkan bahwa negara yang menyelesaikan semua kontrak administratif lebih awal akan memiliki hak untuk memilih posisi maktab yang terdekat.(*)
Berita ini sudah dimuat di ANTARANews.com dengan judul Pemerintah berupaya percepat penetapan biaya haji 2024
