Jakarta, tiradar.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan segera mengumumkan tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Maruarar menyampaikan bahwa rumah subsidi sangat diminati masyarakat karena selain harganya terjangkau, bank juga mendukung karena suku bunga kreditnya rendah. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota,” ujar Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau dalam kurun waktu 130 hari kepemimpinan Presiden Prabowo, sebanyak 110.000 hunian MBR telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan kepada penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pembangunan 220.000 hunian MBR sepanjang tahun 2024 sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan.
Dua Tantangan dalam Penyediaan Hunian MBR
Dalam upaya penyediaan hunian MBR, Maruarar mengidentifikasi dua tantangan utama yang tengah dihadapi pemerintah. Tantangan pertama adalah memastikan subsidi perumahan tepat sasaran. Untuk itu, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan data penerima sesuai dengan kebutuhan. “(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu ditentukan by name by address dari BPS agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran,” jelasnya.
Tantangan kedua adalah terkait dengan kualitas bangunan yang dibangun. Maruarar menekankan bahwa meskipun rumah subsidi, kualitasnya tetap harus terjaga sesuai arahan Presiden Prabowo. Untuk memastikan hal ini, ia membentuk tim kurator yang terdiri dari pejabat eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri guna memeriksa kualitas hunian subsidi.
“Kami diminta untuk terus memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tetapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, tetap harus berkualitas,” tegasnya.
Temuan Kualitas Hunian yang Perlu Ditingkatkan
Tim kurator yang dibentuk oleh Kementerian PKP menemukan bahwa sebagian besar hunian MBR telah memiliki kualitas yang baik. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan kualitas bangunan akibat kelalaian pengembang properti. Salah satu contoh kasus terjadi di Bekasi, di mana hunian subsidi yang baru satu tahun disahkan mengalami kendala lantai yang tidak rata dan bergelembung. Selain itu, ditemukan beberapa hunian yang mengalami kesulitan akses setelah hujan deras, hingga menyebabkan banjir di area perumahan.
Maruarar menekankan bahwa kejadian seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR ke depan agar masyarakat dapat menikmati hunian yang layak meskipun bersubsidi. Dengan adanya tambahan kuota yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo, diharapkan lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman dan berkualitas.
