Menteri PKP Tambah Kuota Rumah Subsidi untuk Pengemudi Taksi dan Karyawan Blue Bird Jadi 8.000 Unit

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat penandatangan nota kesepahaman Program Rumah untuk Pengemudi dan Karyawan Blue Bird di Jakarta, Selasa (17/6/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

Jakarta, tiradar.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menambah kuota rumah bersubsidi bagi pengemudi taksi dan karyawan Blue Bird dari semula 5.000 unit menjadi 8.000 unit. Penambahan ini diumumkan dalam penandatanganan nota kesepahaman Program Rumah Pengemudi dan Karyawan Blue Bird di Jakarta, Selasa (17/6).

“Saya tambahkan 3.000 (unit), jadi 8.000,” ujar Ara dalam sambutannya. Ia menekankan pentingnya program rumah subsidi ini bagi para pengemudi taksi yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan cicilan sekitar Rp1,2 juta per bulan, kata Ara, para pengemudi bisa memiliki rumah sendiri dibanding harus terus mengontrak.

Ara juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan berbagai insentif untuk rumah bersubsidi seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Program ini luar biasa, apalagi Presiden Prabowo luar biasa memberikan PPN gratis, BPHTB gratis, PBG gratis,” ujarnya.

Direktur PT Blue Bird Group, Adrianto Djokosoetono, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan visi perusahaan untuk mendukung kesejahteraan sosial bagi pengemudi, karyawan, dan masyarakat. Hingga saat ini, lebih dari 2.400 pengemudi dan karyawan Blue Bird telah mendaftar untuk memiliki rumah bersubsidi di wilayah Jabodetabek.

Sebagai dukungan pendanaan, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan telah bekerja sama dengan sejumlah bank nasional termasuk Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan BTN. “Kami sudah hitung, sampai akhir tahun ini pembiayaan bisa mencapai Rp130 triliun,” ujarnya.

Program rumah subsidi ini menjadi bagian dari proyek strategis nasional dalam menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor ini bisa menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan perumahan, khususnya bagi kelompok MBR.