Polandia, tiradar.id – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menelusuri dan menyikapi istilah “pemerkosaan massal” yang dikaitkan dengan tragedi Mei 1998. Menurutnya, labelisasi tersebut perlu dibuktikan dengan data dan bukti yang akurat serta tidak boleh disimpulkan secara gegabah karena menyangkut nama baik bangsa.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa persoalan-persoalan masa lalu itu harus ditangani dengan sangat hati-hati, terutama terkait data dan bukti,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya di sela peresmian Bali Indah Cultural Park di Strzelinko, Kota Slupsk, Polandia, Senin (16/6).
Ia menjelaskan bahwa periode transisi reformasi saat itu dipenuhi dengan informasi yang simpang siur, yang berpotensi memunculkan perbedaan interpretasi di tengah masyarakat. Dalam konteks tuduhan pemerkosaan massal, menurutnya, diperlukan kebijaksanaan untuk memahami dan menilai fakta secara objektif.
“Saya percaya bahwa bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan memang terjadi, bahkan hingga kini masih terjadi. Namun penggunaan istilah ‘massal’ itu perlu didalami lebih jauh, memerlukan data yang solid dan bukti yang lebih akurat,” tambahnya.
Fadli juga menyinggung hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait dugaan pemerkosaan massal pada 13-14 Mei 1998. Ia menyatakan bahwa beberapa temuan investigatif saat itu belum sepenuhnya tuntas dan memerlukan kajian mendalam.
“Saya tidak menolak adanya berbagai kejahatan yang terjadi pada masa itu. Namun, ketika informasi tidak jelas atau simpang siur, di situlah pentingnya pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa ia mendukung upaya hukum apabila tuduhan tersebut terbukti. Menurutnya, pelaku pemerkosaan harus diadili dan dihukum sesuai hukum yang berlaku.
“Kalau memang terbukti, saya mendukung agar para pelaku diadili dan dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum. Namun, kalau tidak ada bukti kuat, jangan sampai bangsa kita dicap sebagai bangsa pemerkosa massal,” tegasnya.
Pernyataan Menbud ini pun menarik perhatian berbagai pihak, termasuk DPR yang berencana memanggil Fadli Zon untuk mendalami ucapannya soal tragedi 1998.
Sumber: ANTARA
