Tangerang, tiradar.id – Polemik terkait keberadaan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, terus menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengambil tindakan konkret terhadap permasalahan ini.
Titiek menegaskan pentingnya langkah tegas dari KKP untuk membongkar pagar laut yang menjadi perbincangan hangat. “Mengambil tindakan konkret dalam membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang,” ujar politisi dari Fraksi Gerindra tersebut pada Kamis, 23 Januari 2025.
Selain pembongkaran, Titiek juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut tersebut. Ia berharap tindakan hukum yang jelas dan transparan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kasus serupa tidak terulang di tempat lain. “Upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama, agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain,” tambahnya.
Investigasi oleh KKP Masih Berlanjut
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa investigasi terkait pagar laut di Tangerang masih berjalan. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengontrol pemanfaatan ruang laut secara tepat.
Polemik pagar laut ini juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang digelar pada Kamis, 22 Januari 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat yang dimulai sekitar pukul 11.10 WIB tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk menangani permasalahan ini demi menjaga kelestarian dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan.
Permasalahan pagar laut di perairan Tangerang tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menyangkut regulasi pemanfaatan ruang laut yang lebih baik. Dengan langkah tegas dari DPR RI dan KKP, diharapkan polemik ini dapat segera menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan ekosistem laut yang terdampak.
