Jakarta, tiradar.id – Pada 10-14 Juli 2023 nanti, Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yaitu ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) yang akan berlangsung di Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa AMM/PMC memiliki peran penting sebagai convening power dalam mekanisme ASEAN, di mana budaya komunikasi dan dialog dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Jumat (7/7/2023).
Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh total 29 negara anggota ASEAN beserta mitra-mitranya, ASEAN Secretariat, dan Uni Eropa.
Retno menyebut tingkat kehadiran delegasi tinggi, meskipun pertemuan ASEAN diselenggarakan hanya beberapa hari setelah pertemuan para menteri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Vilnius, Lithuania. Menurutnya, sudah terdaftar 1.165 delegasi dan 493 wartawan yang akan hadir selama rangkaian AMM/PMC.
AMM/PMC akan terdiri dari total 18 pertemuan, termasuk pertemuan untuk membahas Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dan pertemuan dengan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Pertemuan tersebut melibatkan para menteri luar negeri ASEAN dalam format plenary dan retreat.
Selanjutnya, para menteri luar negeri ASEAN akan mengadakan pertemuan dengan negara mitra dialog seperti India, Selandia Baru, Rusia, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, serta ASEAN Plus Three, East Asia Forum, dan ASEAN Regional Forum.
Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan mengedepankan sejumlah isu dalam pertemuan AMM/PMC guna menjaga stabilitas, perdamaian, dan ketahanan ekonomi di kawasan.
Pertama, Indonesia menekankan pentingnya memperkuat penegakan prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan berbagai tata perilaku seperti Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC), SEANWFZ, maupun Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) untuk menciptakan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.
Kedua, Indonesia mendorong penguatan langkah-langkah membangun kepercayaan (CBM) sambil mulai memperkuat diplomasi pencegahan (preventive diplomacy). Menlu Retno menyatakan bahwa mekanisme China, Jepang, dan Korea sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan, dan akan mendorong agar mekanisme tersebut direvitalisasi kembali.
Ketiga, Indonesia mendorong negara-negara pemilik senjata nuklir (NWS) untuk mengaksesi Protokol Traktat SEANWFZ.
Keempat, Indonesia mendorong ASEAN untuk segera menyelesaikan pedoman untuk mempercepat penyelesaian negosiasi panduan tata perilaku (CoC) di Laut China Selatan.
Kelima, Indonesia mendorong penyelesaian pembentukan ASEAN Maritime Outlook yang akan menjadi dokumen strategis untuk memperkuat sinergi dan menghindari duplikasi kerja sama maritim. Ini juga akan menjadi acuan bagi negara mitra dalam kerja sama maritim dengan ASEAN. Retno mengatakan bahwa pembahasan kerja sama konkret dalam memperkuat ketahanan pangan, arsitektur kesehatan kawasan, penguatan kerja sama maritim, dan transisi energi termasuk ekosistem kendaraan listrik juga akan dibahas.
Ketujuh, implementasi AOIP akan menjadi fokus pembicaraan dengan negara mitra untuk pertama kalinya, dengan pembahasan kerja sama konkret.
Kedelapan, ASEAN melibatkan Asosiasi Negara-negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) dan Forum Negara-negara Pulau Pasifik (PIF) dalam pelaksanaan AOIP untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Pendekatan dengan IORA dan PIF akan dilakukan pada KTT September, sementara peta jalan MoU kerja sama antara ASEAN Secretariat dan PIF Secretariat sedang disusun dengan baik.(*)
Berita ini sudah dimuat di ANTARANews.com dengan judul Indonesia selenggarakan Pertemuan Menlu ASEAN pekan depan
