Pengamat: Kementerian Kominfo Perlu Kolaborasi dalam Tanggulangi Hoaks Pemilu 2024

Warga memeriksa kebenaran informasi melalui laman anti hoaks Kemenkominfo di Senayan, Jakarta, Kamis (4/12024). Kemenkominfo berhasil menangani 203 isu hoaks atau informasi bohong terkait Pemilu 2024 yang ditemukan dalam periode Desember 2022 hingga 2 Januari 2024 dengan sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/sgd/foc.

Jakarta, tiradar.id – Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI), Firman Kurniawan, mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang semakin beragam dan berkembangnya modus penyebaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Firman menyebut bahwa meskipun Kominfo telah bekerja keras dan sistematis dalam menangani hoaks Pemilu, modus penyebaran tersebut terus berkembang, membuat deteksi semakin sulit.

Menurut Firman, penyebaran informasi hoaks saat ini bisa memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menyisipkan konten yang menyesatkan. Hoaks juga dapat disampaikan melalui informasi yang lebih halus dan mudah diterima, serta dengan mengeksploitasi emosi publik.

Firman menekankan bahwa Kementerian Kominfo tidak dapat bekerja sendirian dalam menangani hoaks semacam itu. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk korban hoaks seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik peserta pemilu. Selain itu, konsumen hoaks, yaitu masyarakat, juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan.

Dalam pandangannya, melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban hoaks memungkinkan Kementerian Kominfo untuk melakukan pemetaan dan pemeriksaan bersama terhadap hoaks yang beredar.

Firman juga menyoroti perlunya melibatkan konsumen hoaks agar mereka dapat memahami cara kerja hoaks dan menjadi lebih waspada terhadap informasi yang mereka terima.

“Hoaks ini adalah material yang sifatnya jejaring. Maka cara untuk mengatasinya juga harus secara jejaring. Maka perlu membangun kolaborasi. Kementerian Kominfo tidak bisa sendirian,” ungkap Firman.

Meskipun mengapresiasi upaya Kementerian Kominfo dalam menangani hoaks Pemilu 2024, Firman menegaskan bahwa hal tersebut harus terus diiringi dengan upaya memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran hoaks.

Firman berharap agar terbentuk suatu imunitas di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima dan melakukan pemeriksaan serta pembandingan terhadap informasi yang diterimanya.