Jakarta, tiradar.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Survei ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia untuk memperoleh gambaran terkini mengenai literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada tahun 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan yang kedua setelah SNLIK 2024 sukses dilaksanakan.
“Kerja sama OJK dan BPS ini merupakan kerja sama kedua setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan SNLIK pada tahun 2024,” ujar Friderica di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
SNLIK 2025 dirancang agar memiliki tingkat akurasi dan kualitas yang lebih tinggi. Survei ini mengukur lima aspek utama, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan.
Friderica bersama Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, turut hadir dalam pemantauan pelaksanaan SNLIK 2025 di Kelurahan Pegangsaan 2, Jakarta Utara, pada Jumat (7/2/2025). Pemantauan ini bertujuan memastikan bahwa proses pendataan dilakukan secara tepat dan akurat oleh petugas pendata lapangan (PPL). Selain itu, witnessing juga dilaksanakan oleh kantor OJK daerah dan BPS pusat di setiap provinsi.
Pendataan SNLIK 2025 berlangsung dari 22 Januari hingga 11 Februari 2024 di 34 provinsi, mencakup 120 kabupaten dan kota, serta delapan wilayah kantor OJK. Sebanyak 1.080 blok sensus (BS) dilibatkan dalam survei ini, dengan total 375 PPL dan 121 petugas pemeriksa lapangan (PML) yang melakukan wawancara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Hasil survei ini nantinya akan menjadi tolok ukur kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada tahun 2024.
Untuk mencapai target tersebut, OJK terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, serta sistem pembayaran. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memperluas akses keuangan di berbagai wilayah.
Menurut Friderica, tingkat literasi keuangan yang tinggi berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Studi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa negara dengan literasi keuangan yang baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
“Makanya, kita terus mendorong supaya masyarakat well literate, tidak cuma terliterasi, tapi juga menggunakan produk-produk jasa keuangan,” pungkasnya.
Dengan adanya SNLIK 2025, OJK berharap dapat mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dijalankan serta merancang strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
