Subang, tiradar.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pamanukan, Subang, mengkritisi daftar pemilih aktif saat mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pamanukan, Rabu 10 Mei 2023, di Aula Kecamatan Pamanukan.
Hamdan selaku Koordinator Divisi HP2HM Panwaslu Pamanukan, mengungkapkan pihaknya masih menemukan permasalahan yang muncul tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPK Pamanukan.
“Masih ditemukan permasalahan di penyusunan daftar pemilih, seperti perhitungan pemilih aktif, TMS (tidak memenuhi syarat, red), pemilih pemula yang belum memiliki KTP, atau pemilih yang baru pindah, namun belum terdaftar sebagai pemilih DPS,” ungkap Hamdan.
“Kita harus benar-benar melakukan perhitungan dengan baik. Tidak boleh ada selisih data. Semua harus clear sesuai yang diharapkan oleh semua,” lanjutnya.
Selain itu, Hamdan berharap PPK Pamanukan bisa menyampaikan kepada para utusan peserta rapat pleno tentang cara perhitungan pemilih aktif.
“Agar semua pihak dapat juga mengawasi perhitungannya, sehingga tidak ada lagi kesalahan perhitungan,” kata Hamdan.
“Kita juga meminta jumlah data TMS dan data Disabilitas masing-masing desa. Namun, PPK bersikukuh tidak dapat memberikan datanya,” beber Hamdan.
Selanjutnya, Panwaslu Pamanukan hanya ingin meminta PPK Pamanukan bisa memberitahukan dan menampilkan data yang ada di depan peserta pleno.
“Jika kami tidak diperbolehkan mengetahui pemilih disabilitas by name ny addrees, maka beritahukan saja jumlah, nama, dan alamatnya. Hal tersebut agar kami bisa memastikan bahwa disable juga ikut memilih,” papar Hamdan.
“Kita harus kawal bersama penyusunan DPSHP dengan harapan tidak ada warga yang tertinggal dalam pendataan pemilu 2024,” sebutnya.
Terakhir, Hamdan juga memberikan saran keterkaitan dengan pemilih potensial non-KTP. Dirinya berharap agar pihak kecamatan bisa memfasilitasi pembuatan e-KTP massal.
“Hal ini disebabkan dengan jumlah pemilih potensial non-KTP di Pamanukan sangat banyak, yakni 1.115 orang,” tandanya.
Sementara, Doni yang mewakili PPK Divisi ODP, pada akhirnya bisa menampilkan data disabilitas pada jumlah per-desanya.
“Ini sesuai kesepakatan peserta pleno. Kita tampilkan jumlah data per-desa,” sebut Doni.