Jakarta, tiradar.id – Ardi Sutedja, seorang Pakar Keamanan Siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum, menyatakan bahwa Pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakat dalam menangani kebocoran data. Transparansi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia.
“Ardi berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap sistem digital yang berjalan saat ini harus dijaga dengan memberikan transparansi dalam penanganan kebocoran data. Ketegasan dari regulator adalah hal yang penting untuk menunjukkan integritas Pemerintah kepada publik,” kata Ardi dalam sebuah diskusi melalui siniar di Jakarta pada hari Sabtu.
Ardi juga menyoroti bahwa selama ini, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah belum terbuka dalam menangani kasus-kasus dugaan kebocoran data, sehingga masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
Oleh karena itu, dengan hadirnya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini tengah disusun regulasi turunannya, Ardi berharap adanya aturan yang mengatur transparansi dan publikasi penanganan kasus kebocoran data.
Dengan adanya langkah-langkah ini, masyarakat diharapkan tetap percaya bahwa Pemerintah bertindak untuk melindungi privasi sebagai bagian dari hak warga negara.
“Regulasi sudah ada, yang perlu dilakukan Pemerintah adalah berani mengambil langkah tegas dalam menangani kasus kebocoran data. Ini bukan hanya masalah data semata, tapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah,” ujar Ardi.
Selain menyiapkan anggaran dan regulasi untuk memastikan keamanan data warga negara Indonesia dalam ruang digital, Ardi juga mengingatkan agar pemerintah menjaga komunikasi yang baik dengan para pakar teknologi dan industri.
Dengan begitu, Pemerintah dapat memahami perkembangan teknologi dari sisi keamanan siber dan mengambil langkah-langkah preventif yang sesuai untuk menjaga keamanan publik dan privasi masyarakat dalam dunia digital.
“Ardi menambahkan bahwa kehadiran negara perlu ditingkatkan dan harus selalu terhubung dengan para praktisi di industri agar terjadi pertukaran pikiran antara pelaku industri dan negara. Hal ini akan memungkinkan pembelajaran dari pengalaman orang lain dan meningkatkan tingkat keamanan secara keseluruhan,” tambah Ardi.(*)
Berita ini sudah dimuat di ANTARANews.com dengan judul Penanganan kebocoran data perlu transparan jaga kepercayaan masyarakat
