Cirebon, tiradar.id- Reformasi Birokrasi, pelayanan public serta kemiskinan, masih menjadi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut, disampaikan oleh Bupati Kabupaten Cirebon, H. Imron Rosyadi, saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2024, di Hotel Apita, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu (15/03/2023).
Di Kabupaten Cirebon, menurut H. Imron, masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu reformasi birokrasi, pelayanan public serta kemiskinan, atau nilai-nilai kehidupan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
“Serta pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan pasca pandemi Covid-19,” ujar Imron.
Menurut H. Imron, Kabupaten Cirebon juga masih dihadapkan oleh beberapa kendala dan tantangan pembangunan, diantaranya, terkait regulasi yang dinamis antara pusat dan provinsi yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan.
“Dan sinergi dengan dunia usaha dan akademisi yang masih diperlukan peningkatan, kerawanan bencana, kemudian disrupsi atas kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi,” jelasnya.
Forum Musrenbang RKPD tingkat kabupaten tersebut, menurut H. Imron, merupakan entry poin untuk membangun keterpaduan dan sinergitas antar wilayah, strata pemerintahan, pemangku kepentingan maupun antar perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, Kami membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat dalam upaya bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon,” ucapnya.
Walaupun masih terdapat persoalan, menurut H. Imron, selama kurun waktu 3 tahun pelaksanaan pembangunan, pada periode RPJMD 2019-2024, Kabupaten Cirebon telah mencapai berbagai prestasi dan peningkatan capaian kinerja pembangunan ke arah yang lebih baik.
“IPM Kabupaten Cirebon meningkat, dari peringkat 19 menjadi peringkat 18 se-nasional atau peringkat 9 dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat,” tutur H. Imron.
Sementara tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Cirebon, tambah H. Imron, meningkat dari 89,62% menjadi 91,89% atau dengan kata lain, angka pengangguran mengalami penurunan yang sangat signifikan.
“Bahkan, angka pengangguran yang dicapai pada tahun 2022 lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Lebih jauh Imron mengatakan, perencanaan pembangunan tahun 2024 juga masih akan diwarnai dengan program recovery (pemulihan) baik ekonomi, kesehatan dan sosial pasca pandemi.
“Oleh karena itu, tema pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah,” tutup Imron.(eff/***)
