Purwakarta, tiradar.id – Forum Masyarakat Peduli Pemilu Damai (FMPPD) menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta Jawa Barat, Jumat siang ( 28/ 6/2024). Aksi ini di gelar untuk menyikapi keprihatian atas adanya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di kejaksaan Purwakarta.
Sekretaris FMPPD, Asep Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan adanya intervensi dari kelompok luar terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Purwakarta.
“Kami sangat prihatin melihat adanya upaya dari sekelompok massa untuk mencampuri urusan penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta” ujarnya.
Menurut Asep Kurniawan atau lebih akrab di panggil pafet, salah satu kasus yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta adalah dugaan tindak pidana gratifikasi yang melibatkan sejumlah pihak.
“FMPPD percaya kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sehingga upaya upaya untuk mengotori proses hukum yang sedang berjalan terbantahkan” tegas Asep.
Asep Kurniawan juga menyoroti adanya dugaan upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Organisasi ini meyakini bahwa tindakan intervensi tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengotori demokrasi dan menciptakan suasana yang tidak kondusif di masyarakat.
“Terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta. Hal ini jelas merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Kami menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghentikan upaya-upaya provokasi dan intervensi tersebut,” tegasnya.
Asep Kurniawan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi dan memantau perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta.
Aksi yang di gelar FMPPD di depan kantor kejaksaan Purwakarta ini, untuk menjaga integritas proses penegakan hukum dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga dengan baik.
“Proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Purwakarta akan kita terus kawal, untuk memastikan penegakan yang profesional, transparan dan tanpa adanya intervensi” pungkas Asep Kurniawan. (*Supriadi )
