Jakarta, tiradar.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan vasektomi yang diberlakukan sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, pada Kamis (8/5).
Dedi menjelaskan bahwa anjuran untuk mengikuti program keluarga berencana (KB) memang disampaikan, terutama kepada calon penerima bansos yang memiliki banyak anak. Namun, hal tersebut bukan merupakan syarat mutlak, melainkan bentuk dorongan agar keluarga lebih sejahtera dan perencanaan hidup lebih baik.
“Bisa dilihat di media sosial saya. Kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana. Dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki. Dan tidak vasektomi saja, ‘kan, ada yang lain, ada pengaman,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Senin (28/4) di Bandung, Dedi Mulyadi sempat mengutarakan rencana untuk menjadikan kepesertaan KB sebagai salah satu syarat menerima berbagai jenis bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk pemerataan bantuan pemerintah agar tidak hanya terpusat pada satu keluarga saja.
“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi menyebutkan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan data kependudukan, termasuk kepesertaan program KB, khususnya KB pria.
“Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” tegasnya.
Pernyataan ini menandakan bahwa meskipun KB menjadi pertimbangan dalam pendistribusian bantuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menetapkan vasektomi sebagai kebijakan wajib dalam program bansos.
