Jakarta, tiradar.id – Debat perdana Pilkada DKI Jakarta 2024 yang digelar di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, pada Minggu, menjadi momen penting bagi ketiga calon gubernur dalam memaparkan program mereka terkait isu kesetaraan gender. Isu ini diangkat sebagai bagian dari visi mewujudkan Jakarta sebagai kota global, dengan fokus pada pendidikan, kesempatan kerja, dan pemberdayaan perempuan.
Program Ridwan Kamil: Sekolah Perempuan di Balai RT
Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang berpasangan dengan Suswono (RIDO), menekankan pentingnya pendidikan dalam mengatasi ketimpangan gender. Salah satu program andalannya adalah pendirian sekolah perempuan yang diperuntukkan bagi ibu-ibu di balai RT. Ridwan menilai bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
“Kita ada program sekolah perempuan buat emak-emak, dan ibu-ibu, sekolahnya di balai RT, kurikulumnya soal ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga dan sebagainya,” ungkap Ridwan.
Dalam kurikulum sekolah tersebut, peserta akan mendapatkan pembelajaran tentang ekonomi keluarga, keharmonisan rumah tangga, hingga wawasan politik bagi perempuan. Selain itu, Ridwan juga berencana meluncurkan program kredit tanpa bunga dan agunan, khusus untuk kelompok-kelompok perempuan yang terdiri dari lima orang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.
Dharma Pongrekun: Kesetaraan Gender Dimulai dari Adab
Calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menyampaikan pandangannya bahwa kesetaraan, termasuk dalam hal gender, harus dimulai dari adab. Dharma menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat agar kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara adil.
“Mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak membuat perasaan rakyat tidak adil,” tegas Dharma.
Sebagai bagian dari program kerja untuk mewujudkan kesetaraan gender, Dharma juga mendorong transparansi dalam pengumuman peluang kerja. Ia berpendapat bahwa Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta harus secara terbuka membagi informasi tentang lowongan pekerjaan yang tersedia, termasuk persentase yang dapat diakses oleh perempuan.
Pramono Anung: Bursa Kerja Rutin dan Peluang PPSU untuk Perempuan
Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, berfokus pada peningkatan akses kerja bagi perempuan. Ia berjanji akan mengadakan job fair atau bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kantor kecamatan. Program ini dirancang untuk memudahkan perempuan dalam mendapatkan pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan mereka.
“Tugas kantor kecamatan nanti menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita,” jelas Pramono.
Selain itu, Pramono berencana menghapus persyaratan minimal lulusan SLTA bagi perempuan yang ingin menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Menurut Pramono, banyak perempuan yang tidak lulus SLTA, namun memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ia hanya akan mensyaratkan kemampuan membaca dan menulis untuk mendaftar sebagai petugas PPSU, dengan gaji yang setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).
Ketiga calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi isu kesetaraan gender dengan program-program yang berfokus pada pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan transparansi peluang kerja. Masing-masing calon memiliki pendekatan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan memperkuat peran mereka dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global.
