Jakarta, tiradar.id – Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, mengungkapkan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) menjadi model bagi negara-negara lain, terutama di Asia, karena memiliki jumlah peserta yang besar.
Ghufron menyatakan bahwa program JKN dapat dianggap sebagai implementasi nyata dari semangat gotong royong yang kuat di Indonesia, karena sistem pembiayaan kesehatan terintegrasi dalam satu skema. Pernyataan ini disampaikan oleh Ghufron dalam Kongres International Health Economic Association (IHEA) ke-15 yang berlangsung di Cape Town, Afrika Selatan.
Pada kongres tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan menjelaskan komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan dan akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakatnya. Hingga 1 Juli 2023, jumlah peserta JKN mencapai 258,9 juta jiwa atau sekitar 93,81 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Ghufron menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun pelaksanaannya, BPJS Kesehatan telah menghadapi berbagai tantangan dalam hal kemampuan pembiayaan program, namun mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan melahirkan inovasi serta peningkatan layanan untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
Sebagai contoh, BPJS Kesehatan baru-baru ini meluncurkan fitur i-Care dalam aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan fasilitas kesehatan untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan peserta JKN selama satu tahun terakhir. Dengan akses terhadap riwayat pelayanan sebelumnya, dokter dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat kepada peserta JKN.
Ghufron juga menegaskan bahwa meskipun terjadi peningkatan pemanfaatan program setelah pandemi COVID-19, secara finansial program ini tetap dalam kondisi keuangan yang sehat, tanpa adanya utang kepada rumah sakit.
BPJS Kesehatan sedang melakukan transformasi dalam hal mutu layanan, karena sebagai badan layanan publik, mereka dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Transformasi tersebut dimulai dengan melakukan perubahan struktural dan kultural.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga akan mendorong penyesuaian kebijakan Program JKN dan revisi Peraturan Presiden terkait Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk peningkatan pembiayaan kesehatan di wilayah perdesaan.
Ghufron mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan dalam mencapai UHC adalah merekrut sektor pekerja informal yang relatif sehat, memiliki pendapatan yang tidak pasti, namun menghadapi hambatan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai strategi dan program khusus untuk membantu merekrut segmen kepesertaan tersebut. Upaya tersebut meliputi advokasi kepada pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, melakukan pemetaan, sosialisasi, dan pendaftaran peserta melalui kerja sama dengan perangkat desa.
Kongres IHEA, yang diadakan setiap dua tahun sekali, merupakan satu-satunya forum global bagi para ekonom kesehatan untuk mendiskusikan perkembangan metodologi terbaru, mempresentasikan temuan penelitian terkini, dan mengeksplorasi implikasi penelitian tersebut terhadap kebijakan dan praktik kesehatan.
Kongres IHEA juga menampilkan berbagai presentasi di berbagai bidang ekonomi kesehatan, dengan hadirnya pakar dan pemangku kepentingan dalam pembiayaan kesehatan dari universitas dan institusi di seluruh dunia.(*)
Berita ini sudah dimuat di ANTARANews.com dengan judul BPJS Kesehatan: Program JKN jadi percontohan bagi negara lain