Jakarta, tiradar.id – Sejumlah anggota Komisi VII DPR mendorong Kementerian Pariwisata agar lebih serius memperkuat promosi pariwisata Indonesia di kancah global. Dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Jakarta, Rabu (3/9), para legislator menilai anggaran promosi yang ada saat ini masih tergolong minim dan belum optimal.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Muhammad Hatta, menilai strategi promosi pariwisata Indonesia masih kalah dibanding negara lain. Ia meminta Kementerian Pariwisata berani mengajukan tambahan anggaran khususnya untuk program promosi.
“Dari apa yang ibu ajukan, saya enggak lihat ibu ini serius untuk promosi. Promosi kita kurang, kita harus lihat negara-negara lain,” ujar Hatta.
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menggandeng pemengaruh baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperkenalkan keindahan alam dan budaya Indonesia. Hal ini diyakini dapat mendongkrak sektor pariwisata agar “naik kelas” dan memberikan kontribusi devisa yang signifikan bagi negara.
“Ketika industri pariwisata ini bertahan, besar, otomatis yang diuntungkan negara juga dari devisa yang masuk. Jadi saya kira itu perlu ditekan lagi,” katanya.
Hatta juga menegaskan Komisi VII DPR berkomitmen mendukung program-program Kementerian Pariwisata seperti Desa Wisata dan Gerakan Wisata Bersih (GWB), yang dinilai berkualitas namun membutuhkan suntikan dana tambahan agar dapat berjalan maksimal.
“Kami berkomitmen di Komisi VII ini akan memperjuangkan semua mitra kami. Jadi kita akan bertahan, bagaimana mitra-mitra kita ini juga kuat,” tambahnya.
Senada, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Nasdem, Rico Sia, menilai anggaran bagi Kementerian Pariwisata masih sangat terbatas. Ia mengingatkan pentingnya peran Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, namun hingga kini belum terlihat dalam program kementerian.
“Promosi wisata ini di mana-mana sangat dibutuhkan dan besar pengaruhnya. Kalau memang standarnya hanya rendah, tentunya hasilnya juga kecil. Jadi mohon dipikirkan itu sebagai tambahan anggaran,” kata Rico.
Dengan desakan ini, DPR berharap Kementerian Pariwisata tidak ragu mengajukan anggaran tambahan agar promosi pariwisata Indonesia bisa bersaing di tingkat global dan memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi negara.
